DENPASAR, BALIPOST.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) melihat peluang penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di Bali. Potensi tersebut semakin terbuka seiring dengan terus bertambahnya basis investor pasar modal di Pulau Dewata.
Kepala Perwakilan BEI Bali Gusti Agus Andiyasa mengatakan pemerintah daerah di Bali memiliki peluang untuk menerbitkan obligasi daerah, sepanjang memenuhi ketentuan dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
“Salah satu syaratnya tentu saja harus ada kesepakatan antara pimpinan daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, dengan legislatif atau DPRD-nya,” ujar Agus, Jumat (7/8).
Menurutnya, obligasi daerah dapat menjadi alternatif untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan selain mengandalkan kemampuan fiskal daerah. Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui pasar modal selanjutnya dapat diarahkan untuk membiayai proyek pembangunan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Keuntungannya kembali kepada masyarakat. Pembangunan jalan misalnya tentu saja masyarakat akan menikmati, sementara bunga yang dikucurkan pemerintah juga dinikmati masyarakat,” katanya.
Agus menilai, semakin berkembangnya basis investor di Bali menjadi salah satu modal penting apabila pemerintah daerah nantinya memanfaatkan instrumen pasar modal untuk pembiayaan pembangunan.
Hingga Juni 2026, jumlah investor saham di Bali mencapai 210.212 orang. Angka tersebut bertambah 24.719 investor atau tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, jumlah investor pasar modal secara keseluruhan atau Single Investor Identification (SID) All yang mencakup saham, obligasi, reksa dana, serta produk pasar modal lainnya mencapai 425.369 investor. Jumlah tersebut meningkat 65.884 investor baru atau tumbuh sekitar 18,3 persen secara tahunan.
Dari sisi sebaran, investor pasar modal Bali masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi. Kota Denpasar menyumbang 34,7 persen dari total investor, disusul Kabupaten Badung 19,1 persen dan Buleleng 10,7 persen.
Sisanya tersebar di sejumlah kabupaten lainnya seperti Gianyar, Tabanan, Jembrana, Bangli, Karangasem, dan Klungkung.
Agus mengatakan instrumen surat utang pemerintah selama ini juga menunjukkan adanya basis investor yang cukup besar di masyarakat. Salah satunya terlihat dari penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) oleh pemerintah pusat yang secara konsisten menarik minat investor.
Namun, menurutnya, penerbitan obligasi daerah tetap perlu memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kemampuan fiskal pemerintah daerah, tujuan penggunaan dana, skema pengembalian, hingga tingkat imbal hasil yang ditawarkan.
“Berapa pun pemerintah menerbitkan obligasi, tentu peluang pasarnya ada. Tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang dibuat, termasuk soal jangka waktunya,” ujarnya.
Dengan pertumbuhan investor yang mencapai dua digit, BEI melihat pasar modal Bali semakin memiliki basis investor yang dapat mendukung diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan. Obligasi daerah pun berpotensi menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan infrastruktur daerah dan dana masyarakat yang tersedia di pasar modal. (Suardika/balipost)
