SINGASANA, BALIPOST.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan tahun ini mulai mempersiapkan pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Selanbawak, Kecamatan Marga. Desa yang kerap dilanda tanah longsor itu dipilih sebagai lokasi penguatan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi ancaman bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Nyoman Srinada Giri, Selasa (28/7), mengatakan, pembentukan desa tangguh bencana merupakan bagian dari pelayanan kesiapsiagaan bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program tersebut mencakup pembentukan relawan desa, Forum Pengurangan Risiko Bencana hingga penyusunan kajian risiko bencana tingkat desa.
“Tahun ini kami sebenarnya mengusulkan dua desa, yakni Selanbawak dan Kuwum. Namun karena keterbatasan anggaran APBD, baru satu desa yang bisa direalisasikan, yaitu Selanbawak, mudah mudahan tahun depan bisa dibentuk lagi,”ujar Srinada Giri.
Ia menjelaskan, anggaran sekitar Rp30 juta dialokasikan untuk mendukung pembentukan Destana. Dana tersebut digunakan untuk pembentukan relawan, penyusunan kajian risiko bencana desa, serta pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
Hingga kini, Tabanan sendiri telah memiliki 12 Desa Tangguh Bencana yang seluruhnya berada di kawasan pesisir. Tahun ini, BPBD mulai mengarahkan program tersebut ke wilayah rawan longsor sebagai upaya memperluas mitigasi berdasarkan karakteristik ancaman bencana di setiap daerah.
Dikatakan Srinada Giri, berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana, seluruh 133 desa di Kabupaten Tabanan masuk kategori rawan bencana dengan tingkat ancaman yang berbeda-beda. Bencana yang paling sering terjadi setiap tahun adalah cuaca ekstrem yang memicu pohon tumbang, tanah longsor, dan banjir hampir di seluruh kecamatan. “Semua desa di Tabanan memiliki potensi bencana. Karena itu, penguatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi prioritas agar dampak bencana dapat ditekan sejak dini,” tegasnya.
Untuk mendukung penanganan darurat, BPBD telah menetapkan balai banjar, sekolah, dan lapangan umum sebagai lokasi pengungsian sementara. Dimana, hingga kini belum tersedia lahan khusus untuk hunian sementara karena aset desa adat maupun pemerintah telah dimanfaatkan secara produktif. Mitigasi sementara pun masih mengandalkan fasilitas umum yang tersedia.
Selain membentuk Destana, BPBD setiap tahun juga melaksanakan sosialisasi dan simulasi kebencanaan di 133 desa serta sekolah, termasuk saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pelayanan lain yang terus diperkuat adalah pembentukan relawan desa, pelatihan keluarga siaga bencana, hingga penyelamatan dan evakuasi korban oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).
Di tengah berbagai program tersebut, BPBD Tabanan tentunya masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini instansi tersebut hanya didukung 13 pegawai, sementara sejumlah jabatan strategis seperti analis kebencanaan, pranata humas, dan jabatan fungsional perencana masih kosong. “Meski personel kami terbatas, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Kami tetap berupaya memberikan pelayanan kebencanaan secara maksimal,” pungkas Srinada Giri.(Puspawati/balipost)
