NEGARA, BALIPOST.com – Aliansi sopir dari sejumlah organisasi mendatangi Kantor DPRD Jembrana untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di jalur logistik Gilimanuk-Ketapang, Senin (20/7).
Selain mengeluhkan kemacetan yang terus berulang, mereka juga menyerahkan data serta dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disebut melibatkan sejumlah oknum petugas. Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Jembrana bersama perwakilan instansi terkait, termasuk Kapolres Jembrana, KSOP, Gapasdap dan PT ASDP Indonesia Ferry.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supri, mengatakan, kemacetan tidak hanya dipicu tingginya volume kendaraan, tetapi juga dipengaruhi pola pemeriksaan kendaraan di jembatan timbang dan terminal yang dinilai tidak efektif. Ia meminta agar penegakan aturan dilakukan secara adil tanpa tebang pilih.
Menurutnya, para sopir selama ini kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam penerapan regulasi, terutama terkait kendaraan over dimension over loading (ODOL). “Kami minta jangan ada tebang pilih dalam penindakan. Sopir selalu menjadi subjek hukum ketika terjadi persoalan di jalan,” ujarnya.
Supri juga menyoroti penerapan kebijakan zero ODOL (over dimensi overload) yang dinilai belum dibarengi dengan perbaikan sistem pelayanan.
Menurutnya, jika aturan diterapkan secara konsisten, maka seluruh fasilitas pendukung juga harus dibenahi dan praktik-praktik yang membuka peluang pungli harus dihilangkan. Dalam kesempatan itu, salah satu perwakilan Gapiba mengaku membawa sejumlah bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum petugas dan menyerahkannya langsung kepada Kapolres Jembrana dan DPRD Jembrana.
“Kami datang bukan mengada-ada. Bukti-bukti kami bawa. Harapan kami Jembrana bisa lebih baik, termasuk penataan sistem retribusi dan pelayanan angkutan logistik,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan, Gofur, perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur. Ia menilai proses retribusi maupun pemeriksaan kendaraan masih rawan penyalahgunaan.
Menurutnya, sopir kerap merasa dicari-cari kesalahannya dan jika mencoba melawan justru berisiko dikenakan sanksi lebih besar. Selain itu, ia menilai kondisi Jalan Denpasar Gilimanuk juga sudah tidak lagi memadai untuk menampung kendaraan logistik berukuran besar.
“Dulu jalan ini didominasi kendaraan dua sumbu, sekarang banyak trailer panjang yang melintas. Dan anehnya ada biaya pengawalan, tetapi di lapangan tidak selalu ada pengawalan sehingga di tikungan sering memicu kemacetan,” keluhnya.
Ia juga menyoroti keberadaan jembatan timbang yang dinilai memperparah antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Menurutnya, kendaraan logistik yang akan masuk Bali diarahkan masuk ke jembatan timbang sehingga memperlambat arus lalu lintas, sementara kendaraan dari arah sebaliknya dinilai lebih mudah melintas.
Dalam audiensi tersebut, para sopir juga mengungkap dugaan adanya pungutan berkisar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu yang disebut masih dialami sebagian pengemudi saat proses pemeriksaan. Dugaan tersebut disertai data dan bukti yang mereka serahkan kepada aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, perwakilan KSOP Tanjungwangi menjelaskan bahwa penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan penundaan keberangkatan kapal dilakukan semata-mata berdasarkan aspek keselamatan pelayaran.
Penundaan, kata dia, hanya diberlakukan apabila kondisi cuaca tidak memenuhi syarat, seperti kecepatan angin melebihi 25 knot.
Sementara itu, perwakilan ASDP Indonesia Ferry mengatakan pihaknya saat ini melakukan monitoring aktivitas di dalam kawasan pelabuhan, termasuk sterilisasi area operasional dan pendataan seluruh pihak yang beraktivitas di setiap dermaga sebagai bagian dari masa uji coba pengaturan sistem di pelabuhan.
Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Surharmi mengatakan seluruh masukan yang disampaikan para sopir akan ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Bahkan, apabila diperlukan, DPRD akan membawa persoalan tersebut hingga ke pemerintah pusat.
“Kami akan mengkaji seluruh masukan yang disampaikan, melibatkan setiap instansi terkait, bahkan bila perlu sampai ke pemerintah pusat. Komunikasi dengan aliansi sopir akan tetap kami buka agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan,” ujarnya. (Surya Dharma/balipost)
