DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan komitmennya mempercepat transisi energi bersih di Pulau Dewata dengan menjadikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai salah satu tulang punggung kemandirian energi Bali. Komitmen itu disampaikan saat menghadiri Indonesia Solar Summit 2026 di The Meru Sanur, Selasa (14/7).
Dalam paparannya, Gubernur Koster menekankan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berbicara mengenai energi bersih, tetapi juga menjaga alam yang bersih sebagai fondasi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata.
“Saya tidak hanya bicara soal energi bersih, tapi soal alam yang bersih. Karena alam yang bersih akan memperbarui kehidupan masyarakat. Udara yang bersih adalah kebutuhan dasar manusia,” tegasnya.
Menurut Koster, seluruh arah pembangunan Bali berlandaskan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yang bersumber dari kearifan lokal untuk memuliakan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Konsep tersebut kemudian dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025–2125, yang salah satu prioritasnya adalah mewujudkan Bali mandiri energi berbasis energi bersih.
Ia menjelaskan, sebagai pulau kecil seluas sekitar 5.590 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta jiwa, Bali menghadapi tekanan yang besar akibat kunjungan wisatawan. Pada 2025, Bali menerima lebih dari 16,3 juta wisatawan, terdiri atas sekitar 7 juta wisatawan mancanegara dan 9,3 juta wisatawan domestik.
“Kunjungan wisatawan jauh lebih besar dibanding jumlah penduduk Bali. Karena itu, alam Bali harus dijaga agar tetap menjadi destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster kembali menegaskan sikap Pemerintah Provinsi Bali yang menolak pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.
Menurutnya, pembangkit berbahan bakar fosil merupakan salah satu penyumbang utama emisi udara sehingga bertentangan dengan arah pembangunan Bali yang mengutamakan kualitas lingkungan.
“Pembangkit di Bali tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara. Bali harus mandiri energi dengan energi bersih,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ketergantungan pasokan listrik Bali terhadap jaringan Jawa melalui kabel bawah laut yang dinilai memiliki risiko tinggi apabila terjadi gangguan.
Saat ini kapasitas listrik Bali sekitar 1.450 MW, dengan beban puncak sekitar 1.200 MW, sehingga cadangan daya dinilai semakin terbatas.
Karena itu, Pemprov Bali bersama pemerintah pusat telah menyepakati pembangunan pembangkit baru berbahan bakar gas secara bertahap hingga 1.550 MW sampai tahun 2031 sebagai bagian dari masa transisi menuju energi yang lebih bersih.
Selain pembangkit gas, Gubernur Koster menaruh harapan besar pada pengembangan PLTS atap di Bali. Ia menilai matahari merupakan sumber energi yang melimpah dan seharusnya dimanfaatkan secara maksimal, terutama oleh hotel, pusat perbelanjaan, pasar, hingga bangunan pemerintah.
Namun, Gubernur Koster mengaku pengembangan PLTS atap selama ini masih menghadapi berbagai pembatasan dari pemerintah pusat dan PLN. “Kalau daerah sudah siap, masyarakat sudah siap, hotel sudah siap, jangan lagi dibatasi. Berikan keleluasaan kepada daerah untuk mempercepat penggunaan PLTS atap,” katanya.
Ia bahkan meminta agar seluruh hotel baru di Bali diwajibkan memasang PLTS atap sebagai bagian dari persyaratan perizinan bangunan.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata hijau.
Gubernur Koster mengungkapkan bahwa mulai Agustus 2026, Pemerintah Provinsi Bali akan menggelar kampanye besar-besaran penggunaan energi bersih dan kendaraan listrik berbasis baterai. Sebagai langkah awal, Pemprov Bali juga akan menerbitkan keputusan gubernur yang menetapkan sejumlah kawasan sebagai Low Emission Area atau kawasan rendah emisi.
Empat kawasan yang diprioritaskan, yakni Nusa Penida, Sanur, Kuta, dan Ubud. Menurut Koster, Nusa Penida akan menjadi proyek percontohan (showcase) penerapan kawasan rendah karbon karena merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang pertumbuhannya sangat pesat.
“Pertama akan kita terapkan di Nusa Penida. Kita dorong penggunaan energi bersih, PLTS, dan kendaraan listrik sehingga menjadi contoh bagi kawasan lainnya,” ujarnya.
Gubernur Koster juga mengungkapkan bahwa kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih mendapat perhatian internasional. Ia menyebut salah satu alasan dirinya diundang dalam London Climate Action Week 2026 beberapa waktu lalu adalah karena kebijakan energi bersih Bali dinilai sejalan dengan agenda transisi energi global.
Menurut Koster, arah kebijakan yang dikembangkan Bali memiliki kesamaan dengan pesan-pesan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, mengenai pentingnya percepatan transisi menuju energi bersih.
Gubernur Koster berharap Indonesia Solar Summit tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pemanfaatan energi surya di Indonesia.
“Saya mendukung penuh summit ini. Tetapi jangan berhenti pada seminar. Harus ada aksi nyata, progresif, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan agar target transisi energi benar-benar terwujud,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
