DENPASAR, BALIPOST.com – Di balik kemeriahan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, tersimpan potret nyata ketimpangan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung partisipasi duta keseniannya. Perbedaan alokasi anggaran antardaerah bahkan mencapai lebih dari Rp6,2 miliar.
Berdasarkan rincian pendanaan PKB XLVIII Tahun 2026, total anggaran penyelenggaraan mencapai Rp38.872.300.000. Dana tersebut berasal dari anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebesar Rp10.550.550.000, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp3 miliar kepada enam kabupaten, serta kontribusi pemerintah kabupaten/kota yang mencapai Rp25.321.750.000.
Data menunjukkan Kabupaten Badung menjadi daerah dengan dukungan anggaran terbesar, yakni Rp7.592.000.000. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Gianyar dengan Rp5.530.000.000, disusul Kota Denpasar sebesar Rp3.905.000.000.
Sementara itu, enam kabupaten dengan kapasitas fiskal yang relatif lebih terbatas memperoleh tambahan BKK sebesar Rp500 juta dari Pemerintah Provinsi Bali.
Kabupaten Tabanan mengalokasikan Rp2.519.000.000 dari APBD sehingga total menjadi Rp3.019.000.000. Klungkung menganggarkan Rp1.458.750.000 dan meningkat menjadi Rp1.958.750.000 setelah menerima BKK.
Jembrana menyiapkan Rp1.400.000.000 sehingga total menjadi Rp1.900.000.000. Buleleng mengalokasikan Rp1.100.000.000 dan menjadi Rp1.600.000.000. Bangli menganggarkan Rp945.000.000 sehingga total mencapai Rp1.445.000.000.
Sementara Karangasem tercatat sebagai daerah dengan alokasi paling kecil, yakni Rp1.372.000.000, terdiri atas APBD Rp872.000.000 ditambah BKK Rp500 juta.
Dengan demikian, selisih anggaran antara Badung dan Karangasem mencapai sekitar Rp6,22 miliar. Artinya, total dana yang dimiliki Karangasem hanya sekitar 18 persen dari anggaran yang disiapkan Badung untuk mengikuti PKB 2026.
Data tersebut menggambarkan bahwa meskipun seluruh kabupaten/kota memiliki komitmen menampilkan karya seni terbaik pada ajang budaya terbesar di Bali tersebut, kemampuan pendanaan masing-masing daerah masih sangat berbeda. Kondisi itu berpotensi memengaruhi ruang gerak daerah dalam menyiapkan proses kreatif, produksi pertunjukan hingga dukungan bagi para seniman.
Dikonfirmasi terkait rincian anggaran tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana, menjelaskan bahwa besaran anggaran yang dialokasikan masing-masing pemerintah kabupaten/kota masih menjadi kewenangan daerah sehingga datanya belum sepenuhnya final.
“Terkait anggaran kabupaten/kota, datanya ada di kabupaten/kota bersangkutan. Siapa tahu ada penambahan anggaran di kabupaten mengingat antusias mengikuti PKB,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (29/6).
Meski demikian, Alit Suryana memastikan besaran BKK dari Pemerintah Provinsi Bali telah sesuai, yakni Rp500 juta untuk masing-masing enam kabupaten penerima, yaitu Tabanan, Klungkung, Jembrana, Buleleng, Bangli, dan Karangasem.
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Bali agar daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih terbatas tetap dapat berpartisipasi optimal dalam PKB XLVIII Tahun 2026.
Kurator PKB XLVIII Tahun 2026, Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.SKar., M.Hum., menegadkan kemampuan fiskal daerah sangat memengaruhi luasnya partisipasi dalam PKB. Berdasarkan data pendanaan PKB XLVIII Tahun 2026, kontribusi APBD kabupaten/kota mencapai lebih dari Rp25,3 miliar, namun dengan selisih anggaran yang cukup besar.
Sehingga, minimnya partisipasi sejumlah kabupaten/kota dalam beberapa kategori PKB bukan disebabkan kualitas seniman yang kalah bersaing. Persoalan utama justru terletak pada keterbatasan anggaran daerah dan belum meratanya perkembangan beberapa cabang kesenian di seluruh Bali.
Menurut Prof. Arya, hasil evaluasi penyelenggaraan PKB dari tahun ke tahun menunjukkan dua kendala yang terus berulang. Pertama, masih ada jenis kesenian yang belum berkembang di sejumlah daerah. Kedua, kemampuan fiskal pemerintah kabupaten/kota yang berbeda membuat tidak semua daerah mampu mengirim duta pada seluruh materi yang diprogramkan.
Ia menjelaskan hampir seluruh biaya persiapan duta PKB, mulai dari proses latihan, produksi garapan, kostum hingga pementasan, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, daerah dengan anggaran terbatas harus memilih kategori yang dinilai paling memungkinkan untuk diikuti.
Kondisi tersebut terlihat pada penyelenggaraan PKB XLVIII Tahun 2026. Dari 12 kategori pada materi Utsawa, seluruh kabupaten/kota hanya mampu berpartisipasi pada Parade Gong Kebyar Dewasa, Gong Kebyar Wanita, Gong Kebyar Anak-anak, dan Parade Busana Adat Khas Kabupaten/Kota.
Sementara kategori lain belum diikuti secara merata. Parade Arja hanya diikuti Badung, Denpasar, Gianyar, dan Klungkung. Wayang Kulit juga hanya diikuti empat daerah tersebut. Palegongan diikuti enam daerah, Joged Bumbung tujuh daerah, Janger Remaja lima daerah, Drama Gong Tradisi lima daerah, serta Ngelawang lima daerah.
Hal serupa juga terjadi pada materi Wimbakara. Hanya Lomba Baleganjur Remaja yang diikuti seluruh kabupaten/kota. Lomba Barong Ket hanya diikuti delapan daerah karena Jembrana tidak mengirim peserta.
Lomba Taman Penasar juga diikuti delapan daerah, Lomba Gender Wayang Anak-anak enam daerah, sedangkan Lomba Mesatua Bali hanya diikuti empat daerah.
Di sisi lain, materi Rekasadana tetap menampilkan karya seni dari seluruh kabupaten/kota melalui berbagai sajian sendratari, dramatari, tari tradisi, karawitan, pedalangan, musik inovatif hingga teater rakyat. Panggung tersebut juga diisi oleh perguruan tinggi seni, sanggar, komunitas budaya, kelompok kesenian luar Bali, hingga peserta mancanegara.
Melihat kondisi itu, Prof. Arya mengaku akan mengusulkan penambahan dukungan anggaran bagi kabupaten dengan kemampuan fiskal terbatas agar kesempatan mengikuti seluruh materi PKB semakin terbuka.
“Saya akan laporkan nanti kepada pimpinan, mudah-mudahan kabupaten yang anggarannya kecil bisa dibantu lagi. Di samping itu kami juga terus mendorong pemerintah kabupaten/kota agar bisa menganggarkan PKB lebih besar,” ujarnya, Senin (29/6).
Selain itu, kurator juga akan mengevaluasi materi-materi PKB yang kini sudah berkembang lebih merata di seluruh Bali agar lebih banyak kategori yang dapat diikuti semua daerah.
“Misalnya angklung, sekarang hampir semua daerah sudah punya. Nanti materi seperti itu mungkin bisa lebih banyak diikuti,” katanya.
Meski partisipasi belum sepenuhnya merata, Prof. Arya memastikan kualitas seniman Bali kini sudah berkembang secara seimbang. Berdasarkan hasil pengamatannya, tidak ada lagi perbedaan kualitas antara seniman di kawasan Sarbagita maupun daerah lainnya.
“Senimannya hebat semua. Sekarang di Bali tidak ada lagi seniman Sarbagita yang lebih hebat daripada di luar Sarbagita. Saya sudah survei itu. Kehebatan komposer, koreografer, penabuh, maupun penari sudah sama. Yang membedakan sekarang kemampuan daerah mendukung mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan evaluasi PKB XLVIII akan digelar pada Agustus mendatang dengan menghadirkan seluruh kepala dinas kebudayaan kabupaten/kota. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan solusi terhadap kendala anggaran maupun pemerataan pengembangan kesenian sehingga seluruh daerah dapat berpartisipasi lebih optimal pada PKB mendatang. (Ketut Winata/balipost)
