DENPASAR, BALIPOST.com – Puluhan Warga Bali mendatangi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Senin (8/6) pagi, untuk menyampaikan aspirasi terkait keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Madas Nusantara di Bali. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah mengambil langkah tegas, termasuk membubarkan ormas yang belakangan menjadi polemik di Pulau Dewata itu.
Massa yang mengatasnamakan diri secara pribadi mulai berkumpul di depan Kantor Kesbangpol Bali sejak sekitar pukul 09.00 WITA. Mereka datang untuk mengawal rapat koordinasi yang digelar Kesbangpol Provinsi Bali bersama Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terkait perkembangan keberadaan Madas Nusantara di Bali.
Aksi berlangsung dalam pengawalan ketat personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali. Petugas disiagakan untuk menjaga keamanan serta memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan kondusif selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, rapat koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WITA dan dilaksanakan secara tertutup. Rapat tersebut melibatkan unsur Satpol PP Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta Korem 163/Wira Satya. Dalam rapat itu tidak terlihat adanya keterlibatan perwakilan dari Ormas Madas Nusantara.
Sejumlah peserta aksi berharap pemerintah daerah bersama aparat terkait dapat mengambil keputusan yang jelas mengenai keberadaan Madas Nusantara di Bali. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas sosial di tengah masyarakat.
Salah seorang warga, Pande Manik Sastrawan asal Gianyar, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menolak masyarakat Madura maupun suku lainnya yang tinggal dan mencari penghidupan di Bali. Menurutnya, yang menjadi keberatan adalah keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut.
“Saya mengatasnamakan diri sendiri. Kita datang ke sini bukan untuk menyebar kebencian, bukan menolak suku dari mana pun. Kita welcome orang Madura maupun suku apa pun di Nusantara yang mencari penghidupan di Bali,” ujarnya saat ditemui dilokasi.
Ia mengatakan masyarakat pendatang yang membuka usaha dan bekerja di Bali selama ini hidup berdampingan dengan masyarakat lokal tanpa persoalan berarti. Karena itu, menurutnya, tidak ada kebutuhan mendesak untuk membentuk organisasi yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Kalau memang tujuannya mencari penghidupan, mencari makan, silakan. Itu hak setiap warga negara Indonesia untuk mencari penghidupan di mana pun. Tapi yang kami pertanyakan, untuk apa organisasi itu dibentuk,” katanya.
Pande mengaku khawatir keberadaan organisasi tersebut dapat berkembang menjadi kekuatan tertentu di masa mendatang. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan langkah pencegahan sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.
“Pada intinya kami menolak keberadaan ormasnya, bukan sukunya, bukan orangnya. Yang kami persoalkan adalah Ormas Madas. Kami berharap pemerintah lebih baik melakukan pencegahan daripada harus menghadapi persoalan yang lebih besar di kemudian hari,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
