Kongres XI GPM yang digelar Sabtu (6/6) dihadiri Menteri HAM RI, Natalius Pigai di Istana Jimbarwana, Jembrana, Bali. (BP/olo)

NEGARA, BALIPOST.com – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai menghadiri Kongres XI Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) 2026 yang digelar di Penyaringan, Kabupaten Jembrana, Bali, Sabtu (6/6). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum HAM menjadi keynote speaker mengenai pembangunan hak asasi manusia (HAM) nasional yang dikaitkan dengan arah pembangunan dan kesejahteraan rakyat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan peserta kongres dari DPC dan DPD GPM seluruh Indonesia, Natalius Pigai menegaskan dirinya merupakan penganut “Prabowoisme”. Menurutnya, Presiden Prabowo merupakan sosok pemimpin yang berupaya mengimplementasikan cita-cita besar yang diwariskan Proklamator RI, Soekarno, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga:  Pangan Murah Sasar Masyarakat Desa Bakbakan

“Pak Prabowo adalah pemimpin yang sedang berjibaku menuntaskan cita-cita dan impian Bung Karno. Komitmen itu terlihat dari berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, kaum pedesaan, dan kelompok rentan,” ujarnya.

Dalam perspektif pembangunan HAM nasional, Natalius Pigai menilai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tidak hanya berbicara mengenai aspek hukum semata, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, dan kesejahteraan ekonomi.

Ia menyebut komitmen tersebut tercermin melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kampung nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, hingga program makan bergizi gratis yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca juga:  Kepemimpinan Koster - Giri Didukung 48 Orang Tenaga Ahli

Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan keadilan sosial dan memperkecil kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

“Tujuannya jelas, bagaimana menghapus jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin serta memastikan kesejahteraan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Kongres XI GPM yang digelar di Istana Jimbarwana Jembrana tersebut diikuti kader dan pengurus organisasi GPM dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi sekaligus ruang diskusi mengenai penguatan nilai-nilai kebangsaan, ideologi, serta peran generasi muda dalam pembangunan nasional.

Baca juga:  Gerakan Pangan Murah, Upaya Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Sementara itu, peserta kongres juga diajak untuk memahami keterkaitan antara pembangunan HAM dengan program-program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok Nusantara.

Selanjutnya Menkum HAM, Natalius Pigai juga menandatangani prasasti Kongres ke XI GPM disaksikan Ketua Panitia Kongres, Toto Suryawan Sukarno, Ketua Umum Heri Satmoko dan anggota DPD RI, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna. (Surya Dharma/balipost)

BAGIKAN