Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/6). (BP/Istimewa)

SEMARANG, BALIPOST.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi perekat persatuan bangsa. Karenanya, nilai-nilainya harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu disampaikan disela acara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah, di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/6). Tema peringatan tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

“Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan,” kata Luthfi.

Baca juga:  APBD Bangli 2026 Diharapkan Selesaikan Sejumlah Persoalan Krusial Rakyat

Ia mengatakan, Pancasila perlu menjadi pegangan penting dalam menghadapi berbagai persoalan. Di Jawa Tengah, nilai Pancasila juga harus menjadi landasan berpikir bagi seluruh masyarakat. Keberagaman suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial, kata dia, harus tetap disatukan oleh semangat Pancasila.

“Apapun suku, bangsa, bahasa, maupun ras, tetap Pancasila sebagai perekat kita,” jelasnya.

Di Jawa Tengah, nilai-nilai Pancasila terus diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan gerakan nyata. Sejumlah program Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di antaranya Program Dokter Spesialis Keliling (Speling), Kecamatan Berdaya, Pesantren Obah, Kartu Zilenial, 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Mageri Segoro, daycare untuk buruh, dan lainnya.

Baca juga:  Pancasila Mesti Dibumikan Lagi

Dalam kesempatan ucapa peringatan itu, Ahmad Luthfi membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Yudian Wahyudi.

Dalam amanat tersebut, kepala daerah diminta memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan nilai Pancasila.

“Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” demikian amanat Kepala BPIP. (Adv/balipost)

Baca juga:  Bupati Giri Prasta dan Jajaran Forkopimda Badung Kunjungi BPIP
BAGIKAN