DENPASAR, BALIPOST.com – Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali yang tengah disorot tajam oleh Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali ternyata mendapat sinyal dukungan kuat dari tingkat pusat. Komisi VII DPR RI justru melihat kawasan yang dikembangkan PT Bali Turtle Island Development (BTID) ini sebagai model strategis pengembangan ekonomi terpadu nasional.
Dukungan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di UID Bali Campus, Senin (4/5). Kunjungan ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Sekda Bali Dewa Made Indra dan perwakilan kementerian terkait.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty secara terbuka mengapresiasi konsep besar KEK Kura-Kura Bali. Menurutnya, kawasan ini memiliki potensi menjadi contoh pengembangan terintegrasi yang mampu mengangkat daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.
Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan. KEK Kura-Kura Bali diharapkan tidak hanya menjadi pusat investasi, tetapi juga motor pemberdayaan ekonomi warga sekitar.
Di sisi lain, Komisi VII juga menyoroti persoalan klasik yang kerap menghambat investasi, yakni tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Evita menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan agar iklim investasi lebih kondusif dan tidak membuat investor ragu.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini yang menilai grand design KEK Kura-Kura Bali tersebut mencerminkan visi besar pembangunan nasional. Ia menyoroti pentingnya ekosistem yang terencana, termasuk integrasi sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Namun, dukungan itu tidak datang tanpa catatan. Komisi VII menegaskan bahwa pengembangan kawasan harus tetap berpijak pada nilai lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana. Prinsip harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas dinilai wajib menjadi fondasi utama pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur BTID Tuti Hadiputranto menegaskan bahwa prinsip keseimbangan telah menjadi pedoman utama dalam pengembangan kawasan. Ia menyebut seluruh perencanaan dilakukan secara matang dengan proyeksi jangka panjang hingga 30 tahun ke depan.
Dalam diskusi tersebut juga disinggung potensi KEK Kura-Kura Bali sebagai lokasi pengembangan pusat keuangan atau Indonesia Financial Center, menyusul kunjungan sejumlah pejabat nasional seperti Airlangga Hartarto.
Sekda Bali Dewa Made Indra mengingatkan bahwa setiap pengembangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali dan tetap sejalan dengan konsep green tourism berbasis keberlanjutan.
Presiden Komisaris BTID Tantowi Yahya menyambut baik masukan DPR RI sebagai bentuk kontrol objektif. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta menjadi kunci agar KEK Kura-Kura Bali tidak hanya sukses secara investasi, tetapi juga berdampak sosial dan budaya. (Ketut Winata/balipost)
