DENPASAR, BALIPOST.com – Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) masih menunggu tahapan uji coba yang rencananya dilakukan setelah pelatihan pada minggu depan. Penerima bansos ini nantinya wajib telah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswati saat diwawancarai, Senin (4/5) mengatakan, untuk melakukan uji coba nantinya masih menunggu pelatihan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang difasilitasi Pemprov Bali. “Kami belum berani uji coba karena belum ada pelatihan. Rencana minggu depan pelatihannya,” ungkap Laxmy.
Demikian dikatakannya, Dinsos Denpasar sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan digitalisasi bansos ini, termasuk penyiapan fasilitator desa. “Agen juga sudah. Sekarang proses IKD dari Dinas Capil untuk desil 1 sampai 5,” katanya.
Untuk aktivasi IKD, juga akan didampingi masing-masing agen. Dengan penggunaan IKD menurutnya, akan menjadi lebih transparan dan warga tidak bisa berbohong. “Wajib IKD. Jadi bisa saja yang sebelumnya desil 5 berubah jadi desil 6 karena lebih transparan,” ungkapnya.
Ia menyebut, saat ini ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan terkait aktivasi IKD, seperti warga meninggal tapi belum mengurus akta kematian, pindah, dan ada juga yang tidak memiliki ponsel pintar.
Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar, di Kota Denpasar tercatat 38.437 penduduk yang masuk desil 1-5. Jumlah tersebut tersebar di 43 desa dan kelurahan.
Kepala Disdukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata, menyebutkan, dari jumlah itu sebanyak 441 orang terdata telah meninggal dunia. Dan dari jumlah tersebut, baru 1.332 penduduk atau 7 persen yang telah melakukan aktivasi IKD. Dengan itu ada 35.129 penduduk yang akan dikejar untuk aktivasi IKD.
“Baru satu desa yakni Peguyangan Kangin yang penduduknya masuk desil 1 sampai 5 sudah 100 persen melakukan aktivasi IKD,” paparnya.
Dalam aktivasi IKD ini, pihaknya mengalami beberapa kendala seperti ada penduduk yang tak tinggal di alamat yang tertera. Jumlahnya mencapai 153 orang tidak tinggal di alamat yang tercantum.
Selain itu, terdata sebanyak 941 penduduk yang tidak memiliki ponsel pintar. Bagi warga yang belum memiliki ponsel pintar, akan dibantu oleh petugas. Pihaknya juga melakukan aktivasi IKD untuk 85 orang agen pendamping dari Dinas Sosial Denpasar.
Untuk memperluas jangkauan aktivasi IKD, Dukcapil Denpasar menerapkan strategi integrasi layanan. Saat ini, setiap warga yang melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) akan langsung dipandu untuk mengaktivasi IKD di tempat. Selain itu, Dewa Juli juga akan berkoordinasi dengan desa/kelurahan untuk mempercepat target aktivasi IKD. (Widiastuti/balipost)
