DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali mulai mengubah wajah stand kuliner dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-48 Tahun 2026. Jika sebelumnya ajang ini kerap diramaikan pedagang musiman, kini Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Bali menerapkan kurasi ketat dengan sistem “jemput bola” untuk memastikan hanya pelaku usaha yang benar-benar aktif dan berkelanjutan yang bisa tampil.
Kepala Diskop UKM Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menegaskan kebijakan tidak membuka pendaftaran umum bukan hal baru. Dalam dua tahun terakhir, pihaknya justru turun langsung ke lapangan menyeleksi UMKM kuliner berbasis data binaan.
“Tim kami yang mencari dan mendatangi langsung pelaku usaha yang memang punya produk khas dan sudah berjalan. Jadi bukan siapa cepat daftar, tapi siapa yang benar-benar layak,” ujarnya, Kamis (30/4).
Pendekatan ini sekaligus menjadi filter untuk menghapus fenomena “UMKM dadakan” yang selama ini muncul hanya saat PKB berlangsung. Menurut Tri Arya, praktik tersebut tidak hanya merusak ekosistem usaha, tetapi juga menurunkan kualitas pengalaman pengunjung.
“Kami ingin PKB ini diisi pelaku usaha yang memang hidup dari usahanya, bukan yang muncul sesaat lalu hilang,” tegasnya.
Dalam proses kurasi, tim Diskop Bali menyasar produk kuliner yang memiliki identitas kuat di masyarakat. Bukan sekadar mewakili daerah secara administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kekhasan lokal, seperti serombotan dari Klungkung atau jajanan tradisional lain yang telah dikenal luas.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diiringi penataan ulang konsep kawasan kuliner. Tahun ini, jumlah stan kemungkinan dikurangi, namun area makan akan diperluas untuk mengurangi kepadatan pengunjung. Selain itu, sistem rotasi akan diterapkan agar lebih banyak UMKM tetap mendapat kesempatan tampil meski tidak berjualan penuh selama satu bulan.
“Secara jumlah pelaku tidak berkurang, bahkan bisa bertambah. Hanya saja tidak semuanya tampil bersamaan,” jelasnya.
Langkah ini dinilai akan mengubah pola persaingan. Dengan jumlah stand lebih sedikit dalam satu waktu, potensi pembeli per pelaku usaha meningkat.
Namun konsekuensinya, UMKM dituntut lebih siap, mulai dari kapasitas produksi hingga pelayanan. “Tenaga harus ditambah, stok juga harus lebih banyak. Karena peluangnya lebih besar,” katanya.
Selain aspek bisnis, pemerintah juga memperketat syarat lingkungan. Seluruh peserta wajib menerapkan pengelolaan sampah dan pengurangan plastik. Evaluasi PKB sebelumnya menunjukkan persoalan kebersihan masih menjadi titik lemah yang harus dibenahi. “Ini wajib. Tidak bisa ditawar. Kalau tidak sanggup, tidak akan kami ikutkan,” tegas Tri Arya.
Seluruh stand dipastikan gratis tanpa pungutan apa pun. Diskop UKM Bali menjamin tidak ada lagi praktik sewa atau jual-beli lapak seperti yang sempat menjadi isu di masa lalu. Dengan skema ini, pemerintah berharap harga makanan yang dijual juga lebih terjangkau bagi masyarakat. “Kalau tempatnya gratis, logikanya harga harus lebih rendah dari harga normal,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, kawasan kuliner PKB terbukti menjadi magnet kuat. Tahun lalu, total omzet mencapai sekitar Rp2,5 miliar, jauh melampaui target awal. Bahkan, salah satu pedagang laklak mampu meraup hingga Rp100 juta selama sebulan.
Namun pemerintah menegaskan, tujuan utama keikutsertaan bukan semata keuntungan jangka pendek, melainkan promosi jangka panjang. “PKB ini etalase. Harapannya setelah pengunjung coba dan suka, mereka datang langsung ke tempat usaha UMKM tersebut,” jelasnya.
Bagi pelaku usaha yang belum terkurasi tahun ini, Diskop memastikan tetap akan masuk dalam database binaan dan diprioritaskan pada event lain, baik yang digelar pemerintah maupun swasta.
Dengan strategi kurasi, penataan ruang, serta penekanan pada kualitas dan keberlanjutan, Pemprov Bali ingin menggeser PKB dari sekadar pasar musiman menjadi panggung kurasi UMKM yang lebih profesional, bersih, dan berdaya saing tinggi. (Ketut Winata/balipost)
