DENPASAR, BALIPOST.com – Citra Bali sebagai “Pulau Damai” berpotensi tercoreng dengan maraknya kasus kriminal, khususnya pembunuhan yang melibatkan warga negara asing (WNA). Kejahatan brutal ini dinilai bukan sekadar insiden biasa, melainkan sinyal bahaya bagi masa depan pariwisata internasional Pulau Dewata.
Pengamat pariwisata dari Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. I Made Suniastha Amerta, S.S., M.Par., CPOD., menegaskan bahwa Bali kini sedang berada di titik krusial. Di tengah tren pemulihan sektor wisata, munculnya kasus-kasus kriminal justru berpotensi merusak reputasi yang telah dibangun selama puluhan tahun.
“Ini bukan lagi persoalan kriminal biasa, tapi alarm serius bagi tata kelola keamanan destinasi internasional,” tegasnya saat diwawancara, Senin (30/3).
Menurutnya, perubahan karakter Bali sebagai ruang hidup global dengan arus manusia lintas negara yang tinggi belum diimbangi sistem pengawasan yang memadai. Kehadiran wisatawan, pekerja informal, hingga digital nomad dengan beragam latar belakang membuka celah kerawanan jika tidak diatur secara ketat.
Lebih lanjut, ia menyoroti masih lemahnya koordinasi antar pihak dalam menjaga keamanan. Aparat, desa adat, hingga pelaku industri pariwisata dinilai masih berjalan sendiri-sendiri tanpa sistem terpadu. “Keamanan destinasi adalah tanggung jawab kolektif, bukan sektoral,” ujarnya.
Dampak dari kondisi ini dinilai sangat serius. Dalam era digital, satu kasus kriminal dapat dengan cepat menyebar dan membentuk persepsi global. Risiko terburuknya, negara-negara lain dapat mengeluarkan travel warning yang berujung pada penurunan kunjungan wisatawan.
Efek domino pun tak terhindarkan, yakni okupansi hotel melemah, sektor usaha terpukul, hingga ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata ikut terdampak.
Tak hanya itu, ancaman jangka panjang juga mengintai. Bali berisiko mengalami degradasi kualitas wisatawan. Pulau ini bisa tetap ramai, namun kehilangan karakter sebagai destinasi yang menjunjung budaya, ketenangan, dan nilai-nilai lokal.
Untuk itu, Amerta mendorong langkah pembenahan menyeluruh. Mulai dari reformasi sistem keamanan pariwisata, penguatan polisi pariwisata berbasis kompetensi, hingga pemanfaatan teknologi seperti CCTV terintegrasi.
Ia juga menekankan pentingnya penataan WNA secara tegas melalui pengawasan visa, izin tinggal, dan aktivitas ekonomi dengan sinergi lintas lembaga.
Di sisi lain, peran desa adat dinilai menjadi kekuatan khas Bali yang harus dioptimalkan. Sistem pecalang dan awig-awig disebut mampu menjadi garda depan keamanan berbasis komunitas, jika didukung koordinasi yang baik dengan aparat formal.
Pelaku industri pariwisata pun diminta tidak lepas tangan. Standar keamanan di hotel, vila, restoran, dan tempat hiburan harus diperketat melalui sertifikasi dan audit berkala.
Selain itu, pemerintah dituntut lebih sigap dalam komunikasi publik. Penanganan kasus harus transparan, cepat, dan profesional guna menjaga kepercayaan dunia. “Bali tidak boleh hanya reaktif. Ini harus jadi momentum pembenahan total,” tegasnya.
Di tengah situasi ini, Bali disebut sedang berada di persimpangan, yakni berbenah untuk menjaga martabat sebagai destinasi berkualitas, atau tertinggal akibat abai terhadap isu keamanan.
Jika rasa aman runtuh, fondasi pariwisata ikut goyah. Namun sebaliknya, jika mampu menjawab tantangan dengan langkah strategis dan kolaboratif, citra “Pulau Damai” bukan hanya akan pulih, tetapi juga semakin kuat sebagai kenyataan, bukan sekadar slogan. (Ketut Winata/balipost)
