SINGASANA, BALIPOST.com – Upaya menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mandung terus diintensifkan Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan menggenjot pengelolaan dari hulu. Salah satunya melalui penguatan ribuan teba modern (Tempat Olah Sampah Setempat/TOSS) yang kini menjadi ujung tombak penanganan sampah berbasis sumber.
Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memfokuskan penguatan pada optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) serta pengembangan bank sampah di tingkat masyarakat. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya timbulan sampah yang diperkirakan mencapai 239,195 ton per hari pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 151,65 ton per hari ditargetkan dapat terkelola, sementara 86,81 ton per hari sisanya masih menjadi tantangan.
Plt. Kepala DLH Tabanan, IGA Rai Dwipayana, menegaskan penguatan pengelolaan dari hulu menjadi strategi utama. “Kami dorong penyelesaian sampah dari sumber. Jika ini berjalan baik, maka yang dibawa ke TPA hanya residu, sehingga beban bisa ditekan,” ujarnya, Kamis (26/3).
Saat ini, Tabanan memiliki 44 unit TPS3R, dengan rincian 32 unit aktif dan 12 unit tidak aktif. Dari yang aktif tersebut, kapasitas pengolahan mencapai sekitar 140 ton per hari. Selain itu, terdapat 5 bank sampah induk, dengan 2 unit aktif dan 3 unit tidak aktif. Sementara bank sampah unit tercatat sebanyak 439 unit, dengan 233 unit aktif dan 206 unit tidak aktif.
Penguatan di tingkat masyarakat juga ditopang keberadaan 6.366 teba modern yang tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas ini tentunya diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mendorong pemilahan dan pengolahan sampah langsung dari sumber.
Untuk meningkatkan capaian, DLH juga telah merancang optimalisasi 24 TPS3R eksisting dan reaktivasi 11 TPS3R. Pembangunan dua bank sampah induk baru serta pembentukan 24 bank sampah unit tambahan juga disiapkan.
Di sisi lain, lanjut kata IGA Rai yang juga menjabat Asisten II Setda Tabanan, edukasi dan pembinaan lintas sektor terus digencarkan. Sasaran tidak hanya masyarakat, tetapi juga pelaku usaha, camat, hingga perbekel guna memastikan pemilahan sampah benar-benar tuntas di hulu.
DLH juga mendorong keterlibatan desa adat melalui penyusunan pararem tentang kewajiban pemilahan sampah. Peran adat dinilai strategis karena memiliki kekuatan sosial dalam membentuk kedisiplinan masyarakat. “Dengan pararem, masyarakat akan lebih patuh karena ada aturan yang mengikat secara sosial dan budaya. Ini penting agar pengelolaan sampah bisa selesai di hulu,” tegas Dwipayana.
Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pun terus diperkuat, termasuk di lingkungan sekolah guna membangun kesadaran sejak dini. Melalui langkah terpadu tersebut, Pemkab Tabanan menargetkan pengelolaan sampah mencapai 63,4 persen pada 2026, sekaligus mewujudkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis kearifan lokal. (Dewi Puspawati/balipost)
