SINGASANA, BALIPOST.com – Persoalan sampah dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur jalan masih menjadi sorotan utama dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025. Komisi II DPRD Tabanan menegaskan dua sektor tersebut masih memerlukan perhatian serius, meskipun sejumlah capaian telah diraih.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja internal Komisi II DPRD Tabanan yang dipimpin Ketua Komisi II, I Wayan Lara, Rabu (25/3). Pendalaman materi LKPJ difokuskan pada sektor infrastruktur dan lingkungan hidup sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
Dalam pembahasan tersebut, pengelolaan sampah dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan secara komprehensif. Tidak hanya menyangkut teknis penanganan, tetapi juga ketersediaan lahan serta sistem pengelolaan yang berkelanjutan.
“Fokus kami tetap pada sampah dan jalan. Ini yang menjadi perhatian utama,” tegas Lara.
Di sisi lain, sektor infrastruktur jalan menunjukkan capaian positif. Berdasarkan data tahun 2025, sekitar 80 persen kondisi jalan di Kabupaten Tabanan berada dalam kategori baik. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan fisik yang telah berjalan. Namun demikian, Komisi II menilai masih terdapat tantangan pada aspek pemeliharaan. Ketersediaan anggaran untuk perbaikan dinilai relatif terbatas, sehingga berpotensi menghambat upaya menjaga kualitas jalan yang sudah baik.
“Bukan tidak ada anggaran, tetap ada. Hanya saja relatif kecil karena sebagian besar jalan sudah dalam kondisi bagus. Tinggal beberapa titik yang perlu penanganan,” jelasnya.
Kondisi ini menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, terutama pada ruas-ruas jalan yang belum tertangani secara optimal. Komisi II pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan penganggaran, khususnya dalam menentukan skala prioritas pemeliharaan infrastruktur.
Pembahasan lebih lanjut terkait teknis penganggaran dan strategi penanganan akan dilanjutkan dalam rapat kerja berikutnya. DPRD berharap, melalui evaluasi LKPJ ini, arah kebijakan pembangunan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.(Puspawati/balipost)
