GIANYAR, BALIPOSTcom – Bupati Gianyar, I Made Mahayastra Minggu (22/3) memberikan gambaran optimistis sekaligus waspada terkait kondisi ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Gianyar pada awal Tahun 2026. Meski mencatatkan tren positif pada triwulan pertama, Pemerintah Kabupaten Gianyar kini tengah memantau potensi penurunan kunjungan wisatawan yang diprediksi terjadi pada bulan April mendatang akibat konflik perang di Timur Tengah.
Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Mahayastra, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gianyar yang bersumber utama dari pajak hotel dan restoran menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya (head-to-head).
Januari 2025 PAD pajak tercatat sebesar Rp102 miliar, meningkat menjadi Rp104 miliar pada Januari 2026. Februari 2025 tercatat Rp116 miliar, naik menjadi Rp118 miliar pada Februari 2026. Maret 2026 tren dilaporkan masih terjaga dengan baik hingga saat ini.
Meski awal tahun berjalan lancar, Mahayastra mengungkapkan adanya laporan mengenai pembatalan tiket keberangkatan wisatawan dari Eropa menuju Bali untuk bulan April.
“Hasil komunikasi saya dengan teman-teman praktisi pariwisata dan travel agent, penghentian atau pembatalan keberangkatan dari Eropa menuju Bali itu mulai terlihat di bulan April,” ujar Mahayastra.
Ia menjelaskan bahwa dampak penurunan ini kemungkinan baru akan terasa pada laporan pendapatan di bulan Mei, mengingat sistem pemungutan pajak daerah dilakukan satu bulan setelah masa pajak berjalan.
Namun, ia menegaskan bahwa situasi ini tidak akan sedrastis masa pandemi COVID-19 yang lalu, karena aktivitas ekonomi dan pergerakan masyarakat saat ini masih berjalan
Menanggapi kemungkinan adanya wisatawan mancanegara yang “terjebak” atau mengalami kendala biaya akibat situasi global, Bupati menyatakan pemerintah daerah siap melakukan intervensi. Langkah-langkah yang disiapkan antara lain pendekatan dengan pihak hotel untuk memberikan keringanan. Opsi subsidi pemerintah jika diperlukan dan memungkinkan secara anggaran.
“Pemerintah Daerah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan perpanjangan izin kunjungan,” jelas Bupati Mahayastra. (Wirnaya/balipost)
