I Nyoman Suwirta (BP/Win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Ditengah memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, perhatian terhadap keselamatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali semakin menguat. Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menegaskan keselamatan para PMI harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Data terbaru mencatat, sepanjang 2025 terdapat 2.860 PMI yang bekerja di negara-negara Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.490 orang merupakan PMI asal Bali, sementara 370 lainnya merupakan PMI luar Bali yang tercatat melalui wilayah Bali.

Baca juga:  Kemenhub akan Perketat Bahan Berbahaya Masuk Kapal

Menurut Suwirta, situasi global yang tidak menentu mengharuskan pemerintah memiliki pemetaan dan data pasti terkait keberadaan PMI Bali di kawasan rawan tersebut.

“Pemetaan dan data akurat menjadi kunci. Pemerintah harus tahu mereka ada di mana, bekerja di sektor apa, dan bagaimana kondisi terkini mereka,” tegasnya, Rabu (4/3).

Komisi IV DPRD Bali yang membidangi ketenagakerjaan mendorong agar pemerintah segera menyiapkan langkah evakuasi ke tempat yang lebih aman apabila situasi semakin memburuk. Langkah ini, kata dia, harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi.

Baca juga:  Polisi, TNI dan Basarnas Gelar Doa Bersama Mohon Keselamatan KRI Nanggala-402

Pemerintah Provinsi Bali, lanjutnya, perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, terutama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), guna menyiapkan upaya pemulangan apabila suasana sudah memungkinkan.

“Kalau kondisi sudah memungkinkan untuk pemulangan, maka harus segera difasilitasi. Jangan menunggu sampai situasi semakin tidak terkendali,” sarannya.

Selain evakuasi dan pemulangan, Suwirta menekankan pentingnya pendampingan bagi PMI, baik oleh pemerintah maupun BP3MI. Pendampingan tersebut mencakup pemberian rasa aman, layanan informasi, hingga dukungan petugas medis bila diperlukan.

Baca juga:  Cuaca Ekstrem Melanda, Pengelola Fast Boat Diingatkan Utamakan Keselamatan

“Keselamatan mereka jadi prioritas. Pemerintah wajib hadir memberikan perlindungan, termasuk pendampingan medis dan psikologis bila dibutuhkan,” tandasnya.

Komisi IV DPRD Bali pun meminta agar seluruh langkah antisipatif ini dipersiapkan sejak dini, sehingga ketika situasi darurat terjadi, mekanisme perlindungan dan pemulangan sudah siap dijalankan tanpa hambatan. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN