MANGUPURA, BALIPOST.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) bersama rekan-rekan mahasiswa Unud menegaskan peran sebagai pengawal arah strategis pembangunan Bali melalui kegiatan Sang Pewahyu Rakyat, sebuah forum dialog publik yang mempertemukan mahasiswa dengan Pemerintah Provinsi Bali, di Auditorium Widya Sabha Unud Bukit Jimbaran Rabu (18/2).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, serta menghadirkan akademisi Unud sebagai panelis dalam diskusi strategis yang menelisik satu tahun kepemimpinan Gubernur Bali.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Presiden BEM Unud, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, sebagai bentuk komitmen mahasiswa untuk mengawal arah kebijakan pembangunan Bali secara objektif, akademik, dan konstruktif.
Oka Paramahamsa menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi penonton kebijakan, tetapi aktor intelektual yang bertanggung jawab menjaga marwah pembangunan Bali agar tetap berpijak pada budaya, lingkungan, dan kepentingan rakyat.
“Bagi kami, diskusi publik bukan sekadar agenda seremonial. Forum ini adalah ruang dialektika, ruang bertemunya gagasan, kritik, dan solusi. Bali hari ini menghadapi berbagai tantangan berupa problem lingkungan, tata kelola pariwisata, kesejahteraan masyarakat, hingga isu sosial, budaya, dan pendidikan yang kompleks,” katanya dikutip dari siaran persnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap diskusi ini tidak berhenti pada wacana, tetapi menjadi titik awal kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dan mahasiswa.
“Kami percaya, kepemimpinan yang kuat lahir dari keterbukaan terhadap kritik dan keberanian untuk berdialog. Universitas Udayana siap menjadi ruang intelektual yang konstruktif bagi arah kebijakan Bali ke depan. semoga forum ini melahirkan gagasan yang progresif, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan komitmen bersama untuk Bali yang lebih adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga berharap untuk pengawalan terhadap kebijakan publik akan terus dilakukan melalui kajian ilmiah, advokasi kebijakan, dan partisipasi aktif mahasiswa dalam ruang-ruang demokrasi.
Panelis pertama, I Wayan Arma Suryadarma, menekankan bahwa budaya Bali tidak boleh direduksi menjadi komoditas ekonomi semata. Ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan afirmatif yang menjaga nilai sakral, sistem adat, serta keberlanjutan tradisi sebagai fondasi pembangunan Bali. Budaya, menurutnya, harus menjadi ruh kebijakan, bukan sekadar ornamen pariwisata.
Panelis kedua, I Putu Sudiarta, S.P., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Pertanian Unud, memaparkan kondisi alih fungsi lahan pertanian produktif yang semakin masif. Ia menjelaskan bahwa fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan Bali, tetapi juga pada keseimbangan ekologis, keberlanjutan sistem subak, serta struktur sosial masyarakat agraris. Ia mendorong penguatan pengawasan tata ruang dan konsistensi penegakan regulasi terhadap izin pembangunan.
Panelis ketiga, Dr. Putu Arya Sumertha Yasa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unud, mengulas implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dalam konteks Bali. Ia menyoroti potensi disharmoni antara penyederhanaan perizinan berbasis sistem nasional dengan karakteristik hukum adat, tata ruang berbasis desa adat, dan prinsip otonomi daerah. Menurutnya, harmonisasi regulasi menjadi kunci agar kemudahan investasi tidak mengorbankan kearifan lokal dan kepastian hukum berbasis nilai Bali.
Budaya sebagai Haluan Pembangunan Bali
Dalam sesi dialog, Gubernur Koster menyampaikan komitmennya untuk terus menempatkan budaya sebagai haluan pembangunan Bali serta memperkuat kebijakan tata ruang untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Ia juga menanggapi berbagai masukan terkait implementasi OSS agar tetap memperhatikan regulasi daerah dan kepentingan masyarakat adat.
Diskusi berlangsung dinamis dan substantif, memperlihatkan interaksi langsung antara pemegang kebijakan dan komunitas akademik dalam semangat demokrasi partisipatif.
Mahasiswa Unud menyampaikan sejumlah tuntutan strategis. Di antaranya, realisasi pembangunan sport center di Unud, yang sebelumnya dijanjikan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi mahasiswa di bidang olahraga dan prestasi non-akademik.
Problematika pendidikan di Bali, termasuk evaluasi kebijakan MBG yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar kualitas dan pemerataan pendidikan. Mahasiswa menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus berorientasi pada penguatan mutu, akses yang adil, serta keberpihakan pada generasi muda Bali.
Pembangunan PKB di Kabupaten Klungkung yang disebut mengalami stagnasi selama kurang lebih 1,5 tahun. Mahasiswa mempertanyakan konsistensi dan transparansi dalam penyelesaian proyek tersebut sebagai bagian dari infrastruktur kebudayaan strategis Bali.
Koster Apresiasi Sikap Kritis Mahasiswa Unud
Gubernur Koster, mengapresiasi sikap kritis mahasiswa Unud. Ia menegaskan bahwa masukan dari kalangan akademik menjadi bagian penting dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan Bali.
Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait pembangunan fasilitas olahraga, Gubernur Koster secara terbuka menyatakan komitmennya untuk merealisasikan pembangunan sport center di Unud pada 2028. Ia menyebut bahwa pembangunan tersebut akan dirancang secara terencana dan terintegrasi dengan dukungan anggaran daerah, sebagai bentuk investasi jangka panjang terhadap pengembangan potensi generasi muda Bali, baik di bidang olahraga maupun pembinaan karakter.
Terkait isu pendidikan, Gubernur Koster menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan memastikan kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan di Bali terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
Adapun mengenai pembangunan PKB di Kabupaten Klungkung yang disebut mengalami stagnasi selama kurang lebih 1,5 tahun, Gubernur Koster menegaskan bahwa proyek tersebut akan segera ditindaklanjuti dan ditargetkan kembali berjalan pada 2026. Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur kebudayaan tersebut menjadi bagian penting dari penguatan ekosistem budaya Bali, sehingga penyelesaiannya akan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan mendatang. (Ketut Winata/balipost)
