Lahan pertanian milik petani di Kintamani. (BP/istimewa)

BANGLI, BALIPOST.com – Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli tengah berupaya mencari solusi tepat untuk mengatasi tingginya populasi lalat di kawasan Kintamani. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah melakukan studi banding ke wilayah Baturiti, Tabanan.

Kepala Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma, mengungkapkan pemilihan Baturiti, khususnya kawasan Bedugul, didasari oleh kemiripan karakteristik geografis dan sektor pertanian dengan Kintamani.

“Dari segi geografis, ketinggian tempat, hingga komoditas hortikultura yang ditanam, Baturiti hampir sama dengan Kintamani. Kami ingin mencari tahu mengapa di sana relatif tidak banyak lalat, sementara di Kintamani populasinya sangat tinggi,” ujar Sarma, Selasa (17/2).

Baca juga:  Tak Kuat Nanjak, Bus Angkut Umat "Meajar-ajar" Terperosok di Jalur Besakih-Kintamani

Dari hasil studi banding diketahui perilaku petani di wilayah tersebut tidak jauh berbeda dengan di Kintamani yakni sama-sama masih menggunakan pupuk kandang mentah (pupuk basah). Kondisi ini membuat Dinas PKP belum bisa menarik kesimpulan pasti mengenai penyebab utama perbedaan populasi lalat. “Kami masih terus meneliti lebih dalam apa faktor yang menyebabkan lalat sangat banyak di Kintamani,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret dalam menanggulangi masalah lalat di Kintamani, Dinas PKP Bangli merencanakan subsidi pupuk organik guna menekan penggunaan pupuk kandang mentah oleh petani yang selama ini disebut-sebut menjadi sarang berkembang biaknya lalat.

Baca juga:  Mengenang Prof. Adnyana Manuaba, Dana Ekspor Sapi Digunakan Bangun FK Unud

Sarma mengatakan, pola pemberian subsidi pupuk organik tersebut selama ini telah diterapkan pemerintah provinsi Bali. “Tidak menutup kemungkinan kita akan tiru pola provinsi. Konsepnya pemerintah melakukan pengadaan, lalu petani membeli dengan harga murah. Jika anggaran memungkinkan, tidak menutup kemungkinan diberikan secara gratis. Ini pola-pola yang akan kita coba susun andaikata anggaran itu ada,” ujar Sarma.

Rencana subsidi ini akan diupayakan masuk pada APBD Perubahan 2026 atau paling lambat tahun 2027. Pupuk yang disubsidi adalah pupuk organik bersertifikat. Pihaknya belum bisa memastikan berapa kebutuhan anggaran untuk subsidi itu. Sarma menyebutkan total kebutuhan pupuk organik di Bangli mencapai 107.000 ton per tahun.

Baca juga:  Jalan Tertimbun Material, Warga Abang Batudinding Minta Bantuan Alat Berat

Dikatakan bahwa minat petani terhadap pupuk organik sangat tinggi. Pada tahun 2025, Bangli memfasilitasi 1.980 ton pupuk subsidi dari Provinsi Bali. (Dayu Swasrina/balipost)

 

BAGIKAN