BANGLI, BALIPOST.com – Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bangli untuk memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan di daerah. Salah satunya terkait tingginya populasi lalat di Kintamani yang terus dikeluhkan wisatawan serta pengusaha hotel dan restoran.
Suastika mendorong BRIDA untuk segera bergerak melakukan riset dan mencari best practice penanganan lalat tanpa mengorbankan kepentingan petani. Seperti yang diketahui selama ini penggunaan pupuk basah oleh petani, dituding menjadi penyebab utama tingginya populasi lalat di Kintamani.
“Solusinya harus dilakukan riset cepat bagaimana cara menghilangkan lalat tanpa merugikan petani yang butuh pupuk,” kata Suastika, Selasa (3/2).
Suastika mengatakan, pihaknya di DPRD Bangli siap mengawal anggaran untuk itu. “Kami di dewan secara fungsi anggaran pasti akan menyetujui anggaran untuk menyelesaikan masalah lalat. Riset yang dilakukan harus berkualitas. Jangan sekedar,” tegasnya.
Bahkan bila perlu studi banding hingga ke luar negeri, pihaknya mempersilakan asalkan setelah itu ada action cepat. Dia menekankan, pemda agar berhenti berteori dan segera melakukan eksekusi di lapangan.
“Segera lakukan, jalankan, jangan kebanyakan mikir. Daripada tidak ada aksi sama sekali, lebih baik jalan dulu sambil terus ditingkatkan kualitasnya,” tegasnya.
Sebagaimana yang diketahui banyaknya populasi lalat di Kintamani selama ini terus menjadi keluhan wisatawa dan para pengusaha hotel dan restoran di Kintamani. Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli akhirnya mulai mengambil langkah untuk menangani populasi lalat yang kian mengganggu dan meresahkan wisatawan tersebut.
Guna merumuskan strategi penanganan gangguan lalat, Pemkab melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) belum lama ini menggelar Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan pemilik hotel dan restoran serta anggota PHRI di kawasan Kintamani. Beberapa narasumber dihadirkan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). (Dayu Swasrina/balipost)
