AMLAPURA, BALIPOST.com – Keluhan masyarakat yang terus menumpuk akhirnya memicu langkah tegas Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata. Pada, Senin (26/1), Gus Par melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Karangasem. Sidak ini menjadi sinyal keras bahwa persoalan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah tidak lagi bisa ditutup-tutupi.
Didampingi Direktur RSUD Karangasem, de Angga Wirayogi, Bupati yang akrab disapa Gus Par menyisir langsung sejumlah titik layanan, mulai dari ruang pelayanan, rawat inap hingga ruang perawatan balita.
Di setiap titik, Bupati tak sekadar melihat, tetapi mendengar langsung keluhan pasien dan keluarga pasien—sebuah potret nyata problem layanan yang selama ini dirasakan masyarakat. Sejumlah penunggu pasien menyampaikan keluhan sekaligus apresiasi atas respons cepat Pemkab Karangasem yang akhirnya turun tangan langsung ke lapangan.
Di hadapan jajaran manajemen dan tenaga medis, Gus Par berbicara tanpa basa-basi. Ia menegaskan pelayanan kesehatan menyangkut nyawa manusia dan kepercayaan publik, sehingga tidak boleh dijalankan dengan mental rutinitas apalagi asal jalan.
“Pelayanan kesehatan ini soal kemanusiaan. Tidak boleh setengah hati, tidak boleh kerja asal-asalan. Rumah sakit harus menjadi tempat pengabdian, bukan sekadar tempat bekerja,” tegas Gus Par.
Selain itu, Gus Par juga menyoroti keras praktik rujukan pasien ke rumah sakit swasta yang dinilai tidak semestinya dilakukan jika fasilitas dan tenaga medis sebenarnya tersedia di RSUD Karangasem. Ia mengingatkan seluruh tenaga medis untuk bekerja patuh pada standar operasional prosedur (SOP), bukan mencari jalan pintas.
Sorotan tajam juga diarahkan pada persoalan sumber daya manusia. Dari sekitar 800 pegawai RSUD Karangasem, Gus Par mengungkapkan rencana penataan besar-besaran, termasuk pengurangan sekitar 200 pegawai secara bertahap dan terukur.
Langkah ini disebut sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan layanan, meningkatkan produktivitas, serta menata distribusi tenaga antara RSUD utama dan RS Pratama.
“Ini bukan sekadar mengurangi orang, tapi menata sistem. Rumah sakit harus efektif, profesional, dan benar-benar melayani,” katanya.
Selain itu, Gus Par meminta manajemen RSUD membenahi koordinasi internal, mengevaluasi kinerja Unit Gawat Darurat (UGD), menegakkan disiplin dokter, serta mendorong inovasi pelayanan berbasis informasi yang lebih edukatif dan berorientasi pada pasien.
Mengakhiri sidak, Bupati kembali menegaskan bahwa RSUD Karangasem adalah milik rakyat dan harus dikelola dengan tanggung jawab moral yang tinggi. “Rumah sakit ini milik rakyat. Harapan dan nyawa rakyat ada di tangan kita. Jangan main-main,” pungkasnya. (Adv/balipost)
