SINGASANA, BALIPOST.com – Hingga kini Kabupaten Tabanan masih terbebas dari kasus Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperketat, khususnya di wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah tertular.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, drh. I Gede Parta Ariana, menegaskan sampai saat ini belum ditemukan kasus LSD di seluruh kecamatan di Tabanan. “Tabanan masih nihil kasus. Namun karena jarak dengan titik tertular sekitar 50 kilometer, beberapa wilayah kami masukkan sebagai zona surveilans,” ujarnya, Rabu (21/1).
Langkah antisipasi dilakukan dengan meningkatkan imbauan kewaspadaan dini kepada peternak, termasuk pengawasan lalu lintas ternak. Peternak diminta tidak mengambil bibit sapi dari daerah yang berisiko, khususnya dari Kabupaten Jembrana dan wilayah lain yang telah terkonfirmasi kasus LSD. “Kami tekankan agar tidak sembarangan memasukkan sapi dari luar daerah. Pengawasan lalu lintas ternak menjadi kunci pencegahan,” tegas Parta Ariana.
Beberapa wilayah seperti Selemadeg Barat dan Pupuan juga masuk dalam pantauan intensif. Meski demikian, hingga kini populasi ternak di wilayah tersebut masih terpantau aman dan tidak menunjukkan gejala mengarah ke LSD. Dari sisi populasi, jumlah ternak sapi di Tabanan mengalami penurunan. Tercatat populasi sapi saat ini sekitar 31.007 ekor, turun kurang lebih 7.000 ekor. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya minat masyarakat untuk beternak sapi potong, karena beralih ke usaha jasa pertanian seperti pengolahan lahan dan jasa traktor.
Terkait vaksinasi, Parta Ariana mengungkapkan bahwa vaksin LSD sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Disisi lain, terkait penanganan PMK juga masih menjadi perhatian. Khusus untuk PMK, stok vaksin Tabanan diberikan kuota 1.080 dosis yang akan dilakukan kegiatan vaksinasi Januari ini.
“Saat ini stok vaksin kosong. Kami masih menunggu kiriman dari pusat, kemungkinan dalam waktu dekat, kami lanjutkan vaksinasi PMK,”katanya.
Jika vaksin kembali tersedia, vaksinasi akan difokuskan pada kecamatan sasaran yang masuk zona surveilans. “Penanganan LSD ini berbeda dengan PMK. Untuk LSD, vaksinasi dan kebijakan sepenuhnya dari pusat, pungkasnya. (Puspawati/balipost)
