SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal agar mampu menjadi pemasok tetap kebutuhan pangan di Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas pasar UMKM sekaligus memastikan suplai pangan bergizi bagi masyarakat dapat dipenuhi dari produk lokal.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Buleleng, Dewa Made Sudiarta, mengatakan, antusiasme UMKM untuk masuk dalam rantai pasok SPPG dan BGN sangat tinggi. Bahkan beberapa telah mulai memasok produk olahan pangan kering yang siap konsumsi. Saat ini, jenis produk yang dibutuhkan SPPG dan BGN adalah makanan olahan kering siap saji seperti abon, roti kering, pastry, keripik, kacang olahan, hingga pangan bergizi untuk anak-anak.
“Ke depan UMKM kita dirancang bisa mensuplai kebutuhan BGN dan SPPG. Pasarnya sangat besar dan UMKM kita punya semangat tinggi. Kami akan mengawal ini agar mereka bisa masuk lebih banyak,” ujar Sudiarta, Jumat (5/12) pagi.
Menurutnya, peluang pasar untuk UMKM sangat besar. Dengan jumlah penerima sesuai program mencapai puluhan ribu anak sekolah di Buleleng. Namun ia mengingatkan, UMKM perlu memperkuat diri agar mampu memenuhi suplai secara berkelanjutan. Saat ini sudah ada lima UMKM Buleleng yang siap memasok produk ke BGN maupun SPPG. Produk tersebut mencakup susu kedelai, olahan keju, abon, dan makanan ringan bergizi untuk anak.
“Kalau UMKM berjalan sendiri-sendiri nanti tidak kuat. Makanya kita dorong mereka membentuk kelompok, satu branding, satu standar. Dengan begitu kapasitas suplai bisa lebih besar,” katanya.
Disamping itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan katalog produk sebagai acuan belanja SPPG. Dengan jumlah UMKM pangan potensial mencapai lebih dari 200 unit, peluang kemitraan diyakini akan semakin luas. Selain menyiapkan kurasi produk, Dinas Koperasi dan UMKM juga berperan dalam fasilitasi pertemuan bisnis, pendampingan negosiasi, hingga sertifikasi standar.
“Program ini bukan hanya soal bisnis, tapi berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena itu, kami ingin produk yang masuk benar-benar sesuai standar, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi UMKM,” tegas Sudiarta. (Yudha/balipost)
