DENPASAR, BALIPOST.com – Pemkot Denpasar memastikan tidak ada dana parkir (idle) di bank. Meski Silpa Denpasar mencapai Rp600-Rp700 miliar, namun dana itu nantinya akan digunakan untuk menutupi defisit belanja di tahun berikutnya.
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Rabu (22/10) mengatakan, penyerapan anggaran Kota Denpasar diakui ada kendala. Hasil pantauannya, serapan anggaran Denpasar memasuki triwulan IV 2025 sekitar 58 persen. “Karena ada perubahan di APBD Perubahan, mungkin realisasi serapannya saat ini sudah masuk 70 persen, karena target kita akhir tahun ini minimal 85 persen,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Menteri Keuangan, ada beberapa pemda yang menaruh dana di bank bahkan nilainya mencapai triliunan. “Kami menaruh dana di bank dalam bentuk deposito, sehingga ada bunga yang didapatkan. Dalam artian, dana -dana yang belum termanfaatkan ini agar dapat memiliki nilai makanya kami depositokan, bunga hasil depositonya bisa kita manfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya.
Saat ini Pemkot Denpasar, kata Jaya Negara tidak memiliki dana idle. Dana idle berasal dari Silpa akibat adanya peningkatan pendapatan dan adanya proyek yang terkoreksi karena tidak bisa dikerjakan.
“Jadinya realisasinya biasanya 85 persen, ada 15 persen. Sedangkan kalau pendapatan ada realisasinya sampai 10 persen. Berarti kan minimal 25 persen dari besaran presentase yang ditetapkan, berarti itu yang menjadi silpa setiap tahun,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot memiliki sistem penganggaran dengan menyediakan ruang surplus agar bisa memaksimalkan kegiatan, sehingga tidak ada anggaran yang idle karena dana surplus akan menutup defisit yang terjadi.
Seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemkot Denpasar tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp757 miliar lebih. Namun Silpa digunakan untuk menutupi defisit Rp460 Miliar. “Dan itu kita bisa gunakan di anggaran perubahan, tidak ada dana sampai tersisa. Kita malah kekurangan anggaran untuk pembangunan,” tandasnya.
Seperti diketahui tahun ini Pemkot mengerjakan sejumlah proyek fisik di antaranya, jalan raya, drainase dan trotoar, 17 perbaikan dan pembangunan sekolah, pembangunan Puskesms Ibu dan Anak, penataan Lapangan Puputan Badung, proyek SJUT di Sanur, dll.
Jaya Negara jelang akhir tahun ini pun turun langsung meninjau sejumlah proyek fisik strategis Kota Denpasar itu. Adapun lima proyek yang menjadi fokus peninjauan meliputi Revitalisasi Monumen Puputan Badung, peningkatan infrastruktur di Jalan Padma, pembangunan ruang belajar di SMP Negeri 17 Denpasar, penataan pedestrian kawasan Sanur, serta pembangunan Puskesmas Ibu dan Anak di Jalan Gunung Agung.
Jaya Negara mengingatkan agar seluruh pengerjaan proyek memperhatikan kualitas, estetika, dan keamanan demi menciptakan ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan.
“Pembangunan ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menata ruang kota agar humanis dan berkarakter. Kami ingin memastikan setiap proyek dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai perencanaan, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya
Lebih lanjut, Wali Kota Jaya Negara menjelaskan bahwa revitalisasi Monumen Puputan Badung menjadi prioritas karena memiliki nilai sejarah dan simbol perjuangan masyarakat Denpasar. Penataan kawasan ini diharapkan mampu memperkuat identitas kota serta menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.
Sementara itu, proyek pedestrian Sanur diarahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki di kawasan wisata unggulan, sedangkan pembangunan Puskesmas Ibu dan Anak di Jalan Gunung Agung bertujuan memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di wilayah Denpasar Barat.
Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bagus Airawata yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa seluruh proyek fisik yang sedang berjalan telah melalui proses perencanaan matang dan pelaksanaan yang terukur.
“Kami memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan standar teknis dan jadwal pelaksanaan. Selain kualitas konstruksi, kami juga menekankan pentingnya estetika, tata ruang, dan keterpaduan fungsi agar hasil pembangunan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya
“Kami juga melakukan pengawasan lapangan secara berkala agar pekerjaan, baik dari segi teknis maupun waktu. Prinsipnya, setiap pembangunan di Denpasar harus membawa dampak positif dan berkelanjutan,” imbuhnya.(Cita Maya/balipost)
