TABANAN, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mulai mengisi jabatan tinggi pratama setingkat eselon II B yang lowong. Proses pengisian dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan. Hanya saja, dari enam jabatan yang kosong, baru dua jabatan yang kini resmi dilelang.
Dua jabatan tersebut adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Proses seleksi sudah memasuki tahap pengumuman yang dibuka sejak 30 September hingga 13 Oktober 2025.
Selanjutnya, tahapan akan berlanjut dengan seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga pengumuman hasil akhir yang dijadwalkan pada 22 Oktober mendatang.
Plt. Kepala BKPSDM Tabanan, I Made Sastra Wibawa, Jumat (3/10), menjelaskan bahwa lelang jabatan belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena masih ada kelengkapan administrasi teknis yang harus diselesaikan.
“Saat ini ada enam jabatan tinggi pratama yang kosong. Dua jabatan sudah mendapat rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diisi melalui seleksi terbuka. Empat lainnya masih menunggu kelengkapan dokumen dan evaluasi tim,” ungkap Sastra.
Ia menambahkan, pengisian jabatan tinggi pratama tidak hanya melalui seleksi terbuka. Dalam kondisi tertentu, pengisian juga dapat dilakukan lewat mekanisme mutasi sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. “Jadi pengisian ini dilakukan bertahap, tidak bisa sekaligus,” katanya.
Keenam jabatan yang kosong saat ini untuk sementara masih dijabat oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Hal itu dilakukan agar roda organisasi pemerintahan tetap berjalan.
“Kekosongan jabatan tidak boleh dibiarkan. Untuk sementara diisi Plt sampai pejabat definitif hasil lelang atau mutasi dilantik,” jelas Sastra yang juga menjabat Kepala Bagian Umum Setda Tabanan.
Proses lelang ini diharapkan mampu menghasilkan pejabat dengan kompetensi terbaik serta menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan untuk jabatan kosong lainnya tentu diharapkan bisa segera terisi dalam waktu dekat agar pelayanan publik bisa berjalan baik. (Puspawati/balipost)
