
MANGUPURA, BALIPOST.com – Sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung mulai dipetakan untuk pengisian melalui mutasi maupun promosi pejabat. Namun, para ASN yang menantikan pergeseran posisi tampaknya masih harus bersabar.
Kepala BKPSDM Badung, I Wayan Putra Yadnya mengatakan, pemetaan mencakup sejumlah jabatan yang kosong, termasuk satu posisi jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun. Hanya saja, pihaknya belum menetapkan nama pejabat karena masih melakukan penilaian terhadap administrasi, kinerja, dan rekam jejak masing-masing kandidat.
Menurutnya, pengisian jabatan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. BKPSDM Badung harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan mutasi agar tidak mengganggu administrasi keuangan, pertanggungjawaban anggaran, hingga penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
“Ini masih pemetaan dulu. Memang ada beberapa jabatan, tetapi tidak banyak. Untuk eselon hanya satu. Kami juga mempertimbangkan waktu, karena sekarang sudah November,” ungkap Putra Yadnya, Rabu (18/11).
Dia menjelaskan, jika mutasi berlangsung pada Desember, pejabat yang baru dilantik hanya memiliki waktu satu bulan untuk menjalankan tugas dalam tahun anggaran berjalan. Situasi ini berpotensi menyulitkan pejabat, terutama jika langsung mengemban tanggung jawab sebagai pengguna anggaran (PA).
Sebagai alternatif, BKPSDM mempertimbangkan penerbitan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) mulai 1 Januari 2027. Dengan skema tersebut, pejabat yang terpilih dapat langsung bekerja sejak awal tahun anggaran. “Dengan demikian, pejabat yang ditempatkan dapat memulai tugas sejak awal tahun anggaran,” tegasnya.
Meski demikian, skema tersebut belum menjadi keputusan final. BKPSDM masih menyimulasikan sejumlah kandidat dengan memperhatikan kepangkatan, kinerja, kedisiplinan, serta masa kerja di masing-masing tempat tugas.
“Kandidatnya kami simulasikan. Kami lihat kepangkatannya, kinerjanya, disiplin, dan masa kerjanya. Nanti diberikan skor. Walaupun keputusan akhirnya ada di pejabat pembina kepegawaian (PPK),” terangnya.
Putra Yadnya mengakui jumlah ASN yang memenuhi persyaratan relatif lebih banyak dibandingkan jabatan yang tersedia. Karena itu, proses seleksi harus berlangsung secara cermat dan objektif.
Hingga kini, BKPSDM Badung belum menetapkan siapa saja yang akan mendapatkan promosi maupun mutasi. Seluruh proses masih berada pada tahap pemetaan internal dan menunggu arahan pimpinan. “Seluruh proses masih berada pada tahap pemetaan internal dan menunggu arahan pimpinan,” katanya. (Parwata/balipost)










