Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025. Agenda rapat difokuskan pada pembahasan kelanjutan paket kebijakan fiskal dan insentif bagi sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), pariwisata, industri padat karya, serta perluasan jaminan perlindungan bagi pekerja. (BP/BPMI Setpres)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah baru saja merilis program paket ekonomi 2025 yang mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja (8+4+5). Apa saja dampak positifnya bagi masyarakat?

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal mengatakan,
paket insentif stimulus ekonomi ini akan berdampak pada: penyediaan lapangan kerja
berkualitas, peningkatan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penyerapan Tenaga Kerja

Fithra menjelaskan, paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan
masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi
pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).

“Terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan
besar dari Presiden,” kata Fithra di Jakarta, Selasa (16/9).

Dalam konferensi pers, Senin (15/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan, salah satu stimulus dalam 8 inisiatif utama adalah diskon 50% iuran
BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) untuk pengemudi
ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.

Baca juga:  Tinjau Pertanian Berkelanjutan, Prabowo Kunjungi Bali

Menurut Fithra, program akselerasi juga difokuskan pada penyerapan tenaga kerja melalui
pemagangan untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp3,3 juta per
bulan.

“Jadi pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem
melalui pemagangan, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang
menganggur,” ujar Fithra.

Selain itu, lanjutnya, ada juga program padat karya tunai (cash for work) yang dianggarkan
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta 5 paket
penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk
Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga
kerja, serta Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menyerap lebih dari 200 ribu
tenaga kerja.

Baca juga:  Presiden Prabowo dan PM Anwar Dijadwalkan Bertemu di Kuala Lumpur

“Jadi semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai
penyediaan lapangan kerja berkualitas dan untuk gig worker pemerintah menjamin
keselamatan kerja mereka. Jadi mereka juga mendapatkan perhatian khusus dari
pemerintah,” jelasnya.

Daya Beli Main Meningkat

Fithra menambahkan, paket stimulus ekonomi 8+4+5 juga mampu menjaga daya beli
masyarakat. Melalui bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan kepada 18,3
juta keluarga penerima manfaat serta perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah
untuk pekerja di sektor pariwisata, daya beli masyarakat diharapkan semakin meningkat.

“Kalau masyarakat diberikan bantuan sosial, ini kan pasti akan mengurangi beban
pengeluaran mereka. Kemudian iuran-iuran yang selama ini membebani juga disubsidi oleh
pemerintah. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat,” jelas Fithra.

Baca juga:  Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Terdampak Banjir Bandang di Denpasar

Selain itu, program padat karya tunai di Kementerian Perhubungan dan Kementerian
Pekerjaan Umum, menurutnya, juga akan membantu menjaga daya beli. “Dan itu kan
langsung ada proyeknya, menciptakan lapangan kerja. Pastinya berdampak pada daya beli
karena mereka punya uang,” tegasnya.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Paket stimulus ekonomi 8+4+5 juga diharapkan mampu mengejar target pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,2% pada akhir 2025. Fithra meyakini program insentif ini akan
mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Seperti yang kemarin terjadi di kuartal II, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di
atas 5,12%, salah satunya melalui stimulus yang fokus pada disposable income,” ujar
Fithra. (*)

BAGIKAN