DENPASAR, BALIPOST.com – Koran Bali Post pada hari ini, Rabu (13/8) menerbitkan beragam berita yang terjadi di seputar Bali dan Indonesia.
Berikut 5 berita yang disajikan Koran Bali Post pada hari ini:
1. Bali Perlu Pabrik Pengolahan Sampah Residu
Denpasar (Bali Post) –
Sampah di Bali hanya bisa diatasi bila semua pihak bergerak bersama dan pemerintah menyediakan infrastruktur.
Salah satu yang diperlukan Bali adalah membangun pabrik pengelolaan sampah residu, bukan hanya memperbanyak TPA.
2. DPRD Belum Tahu TPA Suwung Jadi Proyek “Luxury,” Pemprov Bali akan Jadikan Taman Kota
Denpasar (Bali Post) –
Dugaan pelibatan pihak PT Bali Turtle Island Development (BTID) atau Kura-Kura Bali atas penutupan TPA Suwung untuk sampah organik, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya dan Gubernur
Bali, Wayan Koster.
Apalagi, santer isu penutupan TPA Suwung karena adanya proyek luxury di KEK Kura-kura Bali.
Bahkan kabarnya, di seputaran kawasan tersebut juga akan dibangun mal.
3. Warga Demo ke Polres dan Kejaksaan Buleleng Kasus Tanah Negara di Bukit Ser
Singaraja (Bali Post) –
Berbagai masalah pertanahan kini muncul di Bali.
Salah satunya dugaan penyerobotan tanah negara di Bukit, Ser, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak.
Sejumlah warga demo mendatangi Polres Buleleng dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng, Selasa (12/8).
Mereka menuntut kejelasan penanganan kasus dugaan penyerobotan tanah negara di kawasan Bukit Ser, Desa Pemuteran.
4. LMK Dituding Tak Adil dan Transparan, Pencipta Lagu Bali Jarang Daftarkan Diri
Perhimpunan Musisi dan Pencipta Lagu dan Musik (Pramusti) Bali menilai sistem pungutan royalti yang dijalankan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) saat ini tidak adil dan kurang transparan.
Ketua Pramusti, I Gusti Ngurah Murthana atau yang akrab disapa Jik Rahman, menyebut sebagian besar pencipta lagu dan musik Bali enggan mendaftar diri ke LMK karena pembagian dana royalti dinilai tidak proporsional.
5. DPR Kecewa, Puluhan Ribu Pegawai BUMN Terima Bansos
Jakarta (Bali Post)-
Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan banyak pegawai BUMN turut menerima bansos juga sampai ke kalangan DPR-RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku kecewa akibat lemahnya verifikasi data sehingga yang berhak tak bisa menerima bansos. (*)
