DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Bidang Politik DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) PDIP yang diselenggarakan di The Meru, Sanur, Rabu (30/7). Bimtek diikuti 3.200 kader PDIP yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam pidatonya, Puan Maharani menegaskan bahwa PDIP harus kembali memperkuat kedekatannya dengan masyarakat kecil atau wong cilik dan anak muda.
Puan menilai bahwa kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Ia mengingatkan kader untuk mengedepankan kerja politik di masyarakat secara nyata.
“Kita tidak cukup lagi hanya bermodalkan teriak-teriak: ‘Merdeka!’, lalu rakyat akan memilih PDI Perjuangan. Kita harus punya kerja politik di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya,” tegasnya.
Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu berharap partai dengan lambang banteng moncong putih ini tetap eksis untuk membela kepentingan wong cilik.
“Pada masa lalu PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” ujar Puan dalam pidatonya.
Dalam arahannya, Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif. Puan menyinggung soal soliditas internal partai.
“Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat; kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Puan.
Puan mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini dikatakan penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional.
Bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8). Acara ini diisi dengan materi seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah. (Ketut Winata/balipost)
