BEIJING, BALIPOST.com – DPR Amerika Serikat meloloskan aturan untuk mendukung Taiwan dapat bergabung kembali ke Dana Moneter Internasional (IMF). Kebijakan politik tersebut mendapatkan kritik dari Pemerintah China.
“Taiwan tidak memiliki dasar, alasan, atau hak apa pun untuk bergabung dengan PBB, atau organisasi internasional lainnya yang keanggotaannya terbatas pada negara-negara berdaulat. China mendesak AS untuk mematuhi prinsip satu China,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, seperti dilansir kantor berita Antara, Jumat (4/7).
Pada 23 Juni 2025, DPR AS mengesahkan Undang-Undang Antidiskriminasi Taiwan, yaitu UU bipartisan yang diusung oleh anggota Kongres Young Kim dan Al Green untuk mendukung kembalinya Taiwan ke Dana Moneter Internasional (IMF) sekaligus menggarisbawahi peran penting Taiwan dalam ekonomi global.
Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Menteri Keuangan AS, yang juga menjabat sebagai perwakilan AS untuk IMF untuk “mendukung penuh penerimaan Taiwan sebagai anggota” di lembaga tersebut.
RUU tersebut juga menyerukan partisipasi Taiwan dalam kegiatan pengawasan rutin IMF, penyertaan warga Taiwan dalam kesempatan kerja di IMF dan akses Taiwan ke bantuan teknis dan pelatihan IMF.
“Hanya ada satu China di dunia, Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China, dan pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh China,” ungkap Mao Ning.
China, tambah Mao Ning, mendesak AS untuk mematuhi patuhi hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional serta hentikan upaya mendukung Taiwan.
“Hentikan penggunaan masalah Taiwan untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan hentikan pengiriman sinyal yang salah kepada pasukan separatis demi ‘kemerdekaan Taiwan’,” tegas Mao Ning.
Meskipun kehilangan kursinya di PBB pada 1971, Taiwan tetap menjadi anggota IMF hingga 1980.
Anggota Kongres Kim mengatakan Taiwan adalah ekonomi terbesar ke-21 di dunia dan produsen 90 persen pasokan chip semikonduktor dunia sehingga butuh tempat di meja perundingan IMF.
Kim juga diketahui menjadi inisiator UU untuk memulihkan status pengamat Taiwan di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Mei 2022. (Kmb/Balipost)
