DPRD Klungkung saat menggelar rapat paripurna, dipimpin Ketua A.A Gde Anom, dihadiri Bupati Klungkung. (BP/Ist)

SEMARAPURA, BALIPOST.com – BPK RI Perwakilan Bali menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan atas 11 paket pekerjaan pada 7 OPD di Klungkung. Hal ini terungkap dalam Keputusan DPRD Klungkung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemda Klungkung Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Rabu (2/7).

Temuan ini berisiko membuat pemda menerima aset dengan volume pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp361.153.733 pada paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Besang – Selisihan dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jungutbatu – Pertigaan Klatak.

Baca juga:  Pekerjakan Perempuan Bawah Umur, Kafe Digerebek Polisi

Sementara, kelebihan pembayaran sebagai akibat kekurangan volume pekerjaan pada Paket Pembangunan TPST Jungutbatu, telah disetor ke Kas Daerah senilai Rp66.518.732.

Dengan temuan ini, dewan merekomendasikan kepada Bupati Klungkung I Made Satria untuk segera menindaklanjutinya, dengan memerintahkan jajarannya agar ke depan lebih optimal menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah. Terhadap kelebihan pembayaran sebagai akibat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp361,15 jutaa lebih, agar ditarik dan disetorkan ke Kas Daerah.

Baca juga:  BNI Raih Laba Rp 3,2 Triliun

Bupati Klungkung I Made Satria, usai hadir dalam rapat paripurna, menyampaikan bahwa beberapa catatan dari dewan terkait LHP BPK untuk Laporan Keuangan Pemda Klungkung tahun anggaran 2024, tentu ini menjadi catatan penting bagi eksekutif. Dia memastikan akan segera menindaklanjuti rekomendasi ini. “Saya akan segera memerintahkan Sekda, untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dewan,” kata Bupati Satria.

Tidak hanya terkait temuan ini, tetapi juga temuan lain yang berkaitan dengan mengoptimalkan PAD Klungkung, seperti soal penerimaan pajak daerah banyak yang masih lost atau hilang. Termasuk juga pendapatan dari retribusi daerah.

Baca juga:  Ini, Hasil Olah TKP Napi WNA Kabur di LP Kerobokan

Ini sejalan dengan agenda pemerintah daerah, yang sedang memaksimalkan hal itu. Sehingga dalam aspek pendapatan, kita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. “Karena ini andalan kita untuk memenuhi pembangunan infrastruktur daerah. Ini juga menyikapi efisiensi pusat, sehingga daerah tidak bisa lagi main-main,” tegas Bupati Satria. (Bagiarta/Balipost)

BAGIKAN