BANGLI, BALIPOST.com – Kesiapan pemerintah dalam memberi pelayana penanganan kasus kebakaran masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, kasus kejadian kebakaran di Bali kian meningkat namun sayang tak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Salah satunya armada dan personel yang memadai. Itulah masalah utama di Bali.
Di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam menanggulangi bencana kebakaran belum optimal. Pasalnya, jumlah armada, personel, dan pos pemadam kebakaran (damkar) yang dimiliki masih jauh dari ideal.
Pemkab Bangli saat ini hanya memiliki tiga unit armada damkar dan satu unit mobil tangki suplai untuk melayani seluruh wilayah kabupaten. Jumlah ini tentu sangat minim, mengingat luasnya wilayah Bangli dan potensi risiko kebakaran yang bisa terjadi kapan saja. Belum lagi jumlah personel dan pos yang tersebar masih terbatas.
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD dan Damkar) Bangli, I Dewa Gede Wirawan, mengakui bahwa perlu ada penambahan armada, personel dan pos pemadam. Menurut dia, sesuai ketentuan, idealnya setiap radius 7 kilometer terdapat satu pos damkar agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat. “Tapi jarang daerah yang mampu untuk memenuhi ideal itu,” ungkapnya.
Wirawan, mengakui untuk bisa memberikan respons cepat, minimal pos damkar bisa disiagakan di tiap kecamatan.
Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas ini, Dewa Wirawan mengatakan, pihaknya ada rencana mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat. Namun, upaya tersebut terkendala karena slot Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat belum dibuka.
Di luar tugas utama memadamkan api, petugas Damkar Bangli juga kerap memberikan bantuan darurat lainnya kepada masyarakat. Tugas-tugas tersebut meliputi penangkapan ular, evakuasi sarang tawon, dan berbagai jenis pertolongan lain yang dibutuhkan masyarakat.
Butuh Kesiapan Sarana
Penanganan kebakaran membutuhkan kesiapan berbagai sarana. Terutama masalah armada, di tengah pemicu bencana kebakaran semakin tinggi. Seperti di wilayah Kepulauan Nusa Penida, Klungkung, tambahan armada sudah cukup mendesak, mengingat pertumbuhan akomodasi wisata dan kebutuhan penggunaan listrik terus meningkat.
Kasatpol PP dan Damkar Klungkung, Dewa Putu Suwarbawa, Senin (23/6) mengatakan, secara umum potensi kebakaran belakangan sudah semakin tinggi. Karena bisa dilihat dari semakin tingginya penggunaan listrik, karena salah satu potensi kebakaran cukup banyak disebabkan karena arus pendek listrik. Dengan dibukanya banyak pemukiman dan akomodasi wisata saat ini, potensi ancaman itu semakin besar. Sehingga harus juga diimbangi dengan kesiapan proteksi keamanan yang lebih baik.
“Kecamatan Nusa Penida, yang wilayahnya dua per tiga dari seluruh wilayah Klungkung, proteksi pemadam kebakarannya kurang dari Klungkung Daratan (Kecamatan Klungkung, Dawan dan Banjarangkan),” kata Suwarbawa.
Dia menambahkan, sesuai dengan konsep wilayah manajemen penanganan kebakaran, setiap 7,5 km wilayah, seharusnya ada satu pos pemadam kebakaran. Atau kalau di Kabupaten Klungkung, idealnya minimal di setiap kecamatan ada satu pos pemadam kebakaran. Apalagi dengan standar respons time 15 menit, dari menerima laporan ke lokasi kejadian. Sementara saat ini baru ada satu pos, yaitu pos induk di Kantor Satpol PP dan Damkar.
“Untuk menjangkau lokasi titik terjauh belum bisa memenuhi target respons time itu. Dari penggunaan APD, menuju TKP dan mempersiapkan peralatan menggelar silang dan lainnya sampai siap penanganan. Tetapi, kami selalu berusaha maksimal. Apalagi di Nusa Penida, dengan kondisi geografis seperti itu,” tegas Suwarbawa.
Dengan kondisi armada terbatas, Suwarbawa mengatakan di Nusa Penida saat ini hanya ada satu armada yang siaga di Kantor Camat Nusa Penida. Dengan luas wilayah seperti ini, setidaknya perlu tiga sampai empat armada yang selalu siap di sana, agar penanganan kebakaran lebih ideal, khususnya di Nusa Gede. Sementara untuk di wilayah Pulau Lembongan – Ceningan, kajian sedikit berbeda. Saat ini, pihaknya juga sudah menginisiasi pengadaan armada damkar khusus di wilayah Lembongan dan Ceningan melalui BKK Badung dan Provinsi.
Armada yang dimaksud adalah mobil pemadam viar. Armada ini berkapasitas 300 sampai 400 liter, memang kapasitasnya jauh lebih kecil dari armada damkar standar berkapasitas 3.000 sampai 6.000 liter. Armada viar seperti ini diperlukan menyikapi kondisi jalan yang sempit. Perencanaan ini diusulkan tahun ini, agar bisa digunakan di sana, setidaknya tahun depan.
Selain terus memperbaiki kesiapan armada damkar, dia juga berharap kepada pelaku pariwisata, setidaknya bisa melakukan proteksi mandiri, dengan menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Ini sebagai bentuk partisipasi, dengan memberi dukungan kepada pemerintah, terutama bagaimana pencegahan dan proteksinya. Karena penanganan kebakaran ini, juga memerlukan partisipasi masyarakat.
Hingga Juni ini sejumlah daerah mencatat adanya kasus kebakaran. Di Denpasar tercatat 138 kebakaran dengan 16 armada. Di Gianyar tercatat 86 kebakaran dilengkapi 11 damkar, Bangli sebanyak 31 kejadian hanya disiapkan tiga damkar.
Di Buleleng hingga Juni ini terjadi 29 kasus kebakaran dengan fasilitas 9 armada. Di Tabanan terjadi 30 kasus kebakaran hanya dilayani lima armada damkar. Di Klungkung ada 14 kejadian kebakaran dengan jumlah armada hanya enam buah.
Di Jembrana terjadi 26 kasus kebakaran dengan fasilitas hanya 4 mobil damkar. Di Karangasem terjadi 23 kali kebakaran dengan fasilitas enam armada sedangkan di Badung terjadi 19 kasus kebakaran dilayani 23 damkar dan tiga kendaraan rescue. Di Bali tahun 2024 tercatat 106 kasus kebakaran. (Tim BP/balipost)
