DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Kota Denpasar ternyata telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Banyuwangi. Kerjasama ini didahului dengan kerja sama Pemprov Bali dengan pemerintah Jawa Timur.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Denpasar I Ketut Sriawan, Selasa (17/6) saat pembinaan dan pelatihan Abdi Yasa Teladan.
Ia mengatakan, hasil komunikasinya dengan Dishub Banyuwangi sedang dibuatkan laporan untuk Walikota Denpasar. Bahwa Pemkot Banyuwangi sudah ada PKS dengan Denpasar dan akan diimplementasikan di sektor transportasi untuk menunjang kepariwisataan.
“Banyuwangi yang memiliki 27 event pariwisata, kita diharapkan bisa mengkoneksikan Denpasar dengan Banyuwangi. Tugas perhubungan adalah mengkoneksikan dan menjaga keselamatan penumpang,” ujarnya,
Meski jadwal beroperasi dilakukan Juni 2025, namun diakui hingga saat ini belum ada aktivitas kapal cepat. Saat ini pihaknya tengah membahas beroperasinya kapal cepat Bahari Express terlebih dulu.
Meski demikian, menurutnya Pemprov Bali berkepentingan dengan kapal cepat Banyuwangi – Denpasar ini untuk mengurangi kepadatan di Gilimanuk – Ketapang pada saat liburan yang biasanya terjadi penumpukan, dan mengurangi beban di darat, sehingga perlu sodetan. “Ini juga mengurangi beban kota Denpasar sehingga sama-sama menguntungkan,” ujarnya.
Sodetannya dilakukan dari Marina Boom ke Serangan. “Begitu juga dengan Jatim untuk mengurangi kepadatan di Ketapang, jadi orang lewat Boom masuk ke Bali. Angkutan barang mereka juga sudah punya sodetan dari Pelabuhan Jangkar, Banyuwangi ke Gilimas, Lombok,” ujarnya.
Peningkatan Kualitas Dermaga
Dari segi teknis, panjang sermaga, kolam, ruang tunggu masih berupaya terus ditingkatkan untuk mengurangi peningkatan penumpang. “Perlu ditingkatkan kualitas dermaganya karena semakin banyak kapal yang sandar, supaya kuat dermaga kami, harapan bangun dermaga beton,” ujarnya.
Selain itu perlu ruang tunggu karena rata-rata penumpang saat ini yang melewati Pelabuhan Serangan sebanyak 900 orang per hari. Jika nanti kapal cepat beroperasi, maka akan bertambah sekitar 500 sehingga menjadi 1.400 -1.500 orang per hari yang melewati Pelabuhan Serangan.
“Sehingga perlu ruang tunggu termasuk kantong parkir, akses jalan masuk dann angkutan umumnya. Di sana ada angkutan lokal yang akan kita koordinasikan dengan Organda untuk menyiapkan angkutan umum,” ujarnya.
Sementara dari sisi aspek sosial, yang diprediksi akan muncul dari dibukanya jalur kapal cepat akan diantisipasi dengan mendeteksi tujuan bepergian dari penumpang. “Kalau lebih banyak mencari kerja maka kita akan koordinasikan dengan dinas tenaga kerja,” ujarnya
Aspek sosial menjadi PR mengingat biaya menggunakan kapal cepat cukup murah yaitu Rp 200ribu- Rp 300ribu, lebih efisien daripada menggunakan jalur darat yang perlu biaya penyeberangan dan BBM.
Pelabuhan Serangan saat ini sudah memiliki dermaga, jalan trestle, area masuk gangway. Namun yang perlu ditingkatkan adalahbdermaga saat ini yang masih berupa ponton, perlu ditingkatkan dengan dermaga beton karena ke depan akan banyak kapal menggunakan pelabuyan tersebut.
Dengan panjang dermaga 100 meter, maka kapal yang bisa sandar hanya sekitar 3 kapal. Namun jika nanti panjangnya ditambah menjadi 150 meter maka 4 kapal bisa sandar.
Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, dari pemerintah Banyuwangi termasuk pemerintah Jatim secara langsung belum pernah berkoordinasi dengan Pemkot Denpasar terkait kapal cepat. “Tapi Kadishub sudah komunikasi dengan Dishub Banyuwangi dan Jatim dalam proses. Karena kami belum tahu dimana mereka akan berlabuh, apakah di Serangan atau di Benoa,” ujarnya.
Jika berlabuh di Serangan, pihaknya akan melihat kapasitas luas dermaga dan kemampuan. Selain itu, jika penumpang turun di sana , di satu sisi kesiapan transportasi yang akan mengangkut ke dermaga ke kota dan pusat kota tidak ada, sehingga tidak akan bisa berjalan. “Jadi infrastruktur itu yang harus kita sinkronkan konektivitasnya,” tandasnya. (Citta Maya/balipost)
