MANGUPURA, BALIPOST.com – Pelayanan kesehatan yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Badung. Hal ini kembali ditekankan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada. Dalam kunjungannya tersebut, Bupati menemukan sejumlah pasien lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas harus ikut mengantre lama untuk mendapatkan pelayanan medis.
Situasi tersebut langsung mengundang reaksi dari orang nomor satu di Badung itu. Bupati Adi Arnawa meminta manajemen rumah sakit untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas.
“Saya melihat lansia dan penyandang disabilitas masih harus menunggu lama untuk dilayani. Saya sudah minta pelayanan terhadap mereka menjadi prioritas, tidak boleh disamakan dengan pasien umum,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bukan semata soal ketersediaan fasilitas atau alat medis canggih, tetapi juga menyangkut kenyamanan, kecepatan, dan empati kepada pasien. Menurutnya, sudah semestinya rumah sakit memiliki jalur khusus atau mekanisme pelayanan yang memudahkan lansia dan penyandang disabilitas.
“Saya minta segera menyusun SOP baru atau memperbaiki sistem antrean agar kelompok rentan ini mendapatkan prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama dr. I Wayan Darta saat dikonfirmasi, Minggu (18/5), menyatakan, siap menindaklanjuti instruksi tersebut dengan melakukan pembenahan secepatnya. “Kami sudah menyiapkan jalur khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas,” katanya.
Menurutnya, pihaknya tekah menyiapkan loket khusus untuk melayani pasien disabilitas dan disabilitas. Pihaknya juga memberikan prioritas saat pasien mendapat perawatan di Poliklinik.
“Kami sudah siapkan loket khusus untuk lansia dan disabelitas. Selain itu, di poliklinik mereka diutamakan ada cap prioritas nantinya,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan ke depan tidak ada lagi pasien yang merasa terabaikan atau mendapat pelayanan kurang layak, terlebih dari fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. (Parwata/Balipost)
