Gubernur Koster menyalami peserta rapat paripurna DPRD Bali yang diselenggarakan Rabu (21/11). (BP/istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – APBD Provinsi Bali Tahun 2019 menjadi APBD pertama dalam masa kepemimpinan gubernur–wakil gubernur, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati. Sejumlah program prioritas yang menjadi visi misi saat kampanye bahkan sudah mulai diakomodir.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Bali yang telah mendukung sepenuhnya program-program yang kami tuangkan di dalam APBD 2019. Termasuk bidang kesehatan dan infrastruktur yang membutuhkan anggaran cukup besar,” ujar Koster usai Rapat Paripurna di DPRD Bali, Rabu (21/11).

Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan mencapai 11,5 persen atau Rp 688,822 miliar. Seperempatnya atau sekitar Rp 170 miliar akan dipakai untuk membiayai Universal Health Coverage (UHC). Kendati, UHC yang dimaksud baru menyentuh 95 persen penduduk Bali.

“5 persen ini kan pasti ada saja yang tidak. 95 persen yang sudah betul-betul teregistrasi, sudah kita lacak, ketemu orangnya by name by address. Kita sudah koordinasi juga dengan BPJS. Jadi semua kabupaten/kota ini sudah akan menerapkan pelayanan kesehatan 95 persen masuk ke BPJS,” jelasnya.

Menurut Koster, anggaran untuk UHC juga ada sharing dengan kabupaten/kota dengan komposisi 51 persen provinsi, 49 persen kabupaten/kota. Kecuali Badung dan Denpasar yang siap menanggung 100 persen, serta Gianyar yang mampu mengcover 60 persen. Secara keseluruhan, UHC di Bali membutuhkan anggaran sekitar Rp 350 miliar. Dari jumlah itu, provinsi menyumbang Rp 170 miliar.

“Kami juga menugaskan kepada tim untuk mengkaji semua keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS. Semua kekurangannya akan kami perbaiki, kemudian itu akan dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur. Sistemnya menjadi JKN plus KBS (Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera, red),” terangnya.

Di bidang infrastruktur, lanjut Koster, sudah dialokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan shortcut titik 1-10 di ruas jalan Mengwitani-Singaraja. Anggaran itu sudah termasuk untuk feasibility study dan DED. Shortcut 5-6 sudah dilakukan peletakan batu pertama beberapa waktu lalu.

Baca juga:  Mendag Keluarkan Izin Impor Garam 75.000 Ton

“Kemudian titik 3-4 tahun 2019, lantas titik 7-8 tahun 2020, titik 9-10 dan 1-2 itu di 2021. Semuanya dari APBN (anggaran pembangunan, red). Kalau tidak selesai dari APBN, kita akan sharing dari provinsi sehingga 2021 semuanya sudah selesai,” imbuhnya.

Koster menambahkan, program prioritas lain yang juga diakomodir dalam APBD 2019 menyangkut bidang pangan. Tahun 2019 akan dibangun industry pengolahan gabah di Tabanan dan Jembrana agar gabah petani tidak dijual keluar. Kemudian bagi desa adat, sudah dialokasikan anggaran masing-masing Rp 250 juta. Kalau Perda tentang Desa Adat bisa rampung bulan Februari 2019, anggaran itu tidak akan lagi memakai pola BKK. Tapi langsung dari Pemerintah Provinsi ditransfer ke kas atau rekening desa adat.

“Supaya tidak ribet desa adatnya. Tetapi, kita akan memperbaiki juga petunjuk teknis penggunaan anggarannya supaya lebih terarah, terfokus pada prioritas program tertentu, serta pendanaannya bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” katanya.

Di tahun 2019, imbuh Koster, seluruh desa adat juga akan mendapatkan wifi gratis. Begitu juga untuk destinasi wisata, puskesmas, dan SMA/SMK negeri yang ada di Bali. Total ada 2000 wifi gratis kerjasama dengan Telkom yang selanjutnya diintegrasikan dalam Bali Smart Island. Di bidang pendidikan khususnya, alokasi anggaran dalam APBD 2019 mencapai 28,87 persen atau Rp 1,972 triliun.

“Kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi dari 73 persen menjadi 80 persen anak-anak lulus SMP bisa masuk ke SMA dan SMK. Ini merupakan tahapan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun,” pungkasnya. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.