Intosai sepakati pelaksanaan SDGs dalam pertemuan di Kuta. (BP/rin)
MANGUPURA, BALIPOST.com – Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) turut menjadi perhatian Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Tidak hanya BPK di Indonesia, tapi juga asosiasi BPK sedunia atau INTOSAI. BPK RI bersama 10 Supreme Audit Institution (SAI) kini bahkan melakukan pertemuan ke-9 guna membahas peran lembaga pemeriksa dalam mengimplementasikan SDGs di Kuta, Badung, 23-25 Agustus 2017.

“Kita sepakat untuk melaksanakan SDGs, di masing-masing negara dan akhirnya untuk semua masyarakat di dunia ini biar sejahtera, tidak ada lagi rakyat miskin, udara yang bersih, jadi semua sama,” ujar Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara.

Menurut Moermahadi, para peserta termasuk BPK RI yang mewakili 11 kelompok kerja (working group) INTOSAI berdiskusi tentang perkembangan terakhir dan tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2017-2019. BPK RI selaku Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA (Working Group on Environmental Auditing) wajib mempresentasikan perkembangan audit lingkungan.

Dalam SDGs, lingkungan juga dijabarkan dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai hingga 2030. Selain kelompok kerja audit lingkungan, ada pula kelompok kerja IT audit, evaluasi program, hutang publik, indikator nasional, audit pengadaan, audit industri ekstraktif, dan Big Data.

Baca juga:  BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 10,56 Triliun

“Ada pengentasan kemiskinan, masalah lingkungan hidup, kesehatan, infrastruktur, jadi memang nyambung dengan rencananya pemerintah Indonesia khususnya Bappenas,” jelasnya.

Peran BPK, lanjut Moermahadi, tentu saja melakukan pemeriksaan atau audit kinerja supaya tujuan SDGs bisa tercapai. BPK RI khususnya memang tidak membentuk tim khusus. Upaya melakukan pemeriksaan pun masih dalam tahap persiapan. Namun, pihaknya mengaku sudah pernah melakukan komunikasi dengan Bappenas. Terlebih, sudah ada Keppres untuk membuat rencana pembangunan berkelanjutan.

“Tapi kan pemeriksaannya nggak mungkin hanya di Bappenas. Nanti aplikasinya juga di Kementrian, di daerah supaya tercapai di 2030. Tiap negara belum tentu 17 itu tercapai. Kalau negara yang maju, mungkin hanya beberapa. Kita saja sudah mulai, tidak bisa langsung 17-nya,” imbuhnya seraya mengatakan, hasil pemeriksaan nantinya disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi.

Moermahadi menambahkan, pengukuran atas keberhasilan yang dicapai dari setiap negara penting untuk dilakukan. Sebab, hal ini akan membantu para pengambil kebijakan menyampaikan hasil dari setiap dan seluruh SDGs. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.