lahan
Komang Carles bersama sejumlah anggota komisi II saat melakukan sidak di pabrik kopi mengani. (BP/ina)
BANGLI, BALIPOST.com – Dewan mengharapkan agar lahan milik negara kabupaten maupun provinsi yang selama ini nganggur dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kopi Kintamani. Hal itu dimaksudkan untuk menggenjot produksi kopi wilayah berhawa dingin itu.

Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles usai melakukan sidak ke Pabrik Kopi di Desa Mengani bersama sejumlah anggota komisi II Selasa (8/8) mengatakan, pertanian kopi selama ini belum digarap maksimal. Selama ini pola tanam kopi masih ditumpangsarikan dengan tanaman jeruk. Untuk lebih meningkatkan produksi kopi, pola tanam menurutnya harus diperbaiki.

‘’Kalau masyarakat diminta menebang jeruknya pasti keberatan. Karena itu saya menyarankan agar pemerintah kabupaten maupun propinsi menjadikan lahannya yang selama ini nganggur untuk dipakai pengembangan kopi Kintamani,’’kata Carles.

Terlebih untuk pengembangan kopi tersebut, pihak pabrik kopi di Mengani juga telah menyediakan belasan jenis bibit tanaman kopi. Dijelakan Carles, sebagaimana pemaparan yang didapatnya dari pihak pabrik,satu pohon tanaman kopi yang bibitnya disediakan pihak pabrik bisa menghasilkan buah 5-8 kilogram. “Jika dihitung satu hektar lahan akan menghasilkan 2.200 kilogram kopi siap olah,” jelasnya.

Baca juga:  Wacana Sumbangan 10 Dolar, Kesempatan Jaring Wisman Berkualitas

Namun demikian untuk penggunaan lahan pemerintah sebagai lokasi pengembangan kopi, pihaknya meminta agar dilakukan pendataan asset terlebih dahulu. Carles mengungkapkan, dari informasi yang didapatnya, terdapat tanah milik pemerintah seluas 30 hektar di Desa Satra. Lahan itu bisa dipakai percontohan untuk petani.

Menurutnya, meningkatnya produksi kopi Kintamani maka nantinya pabrik kopi di Mengani tidak akan sampai kekurangan pasokan bahan baku disamping juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pabrik kopi Mengani yang kapasitas pengolaannya 80 ton sehari, tahun ini tidak mengolah kopi karena harga kopi petik merah di tingkat petani sangat mahal tembus Rp 10 ribu per kilogram. Kalau dipaksakan, hitungan bisnis pabrik akan merugi,” ujarnya. (dayu rina/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.