Penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi di Nusa Dua, Selasa (17/11). (BP/kmb)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan Program Penjaminan Polis Asuransi yang ditargetkan mulai dilaksanakan paling lambat Januari 2028.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pertukaran data dan informasi tersebut merupakan bagian dari antisipasi sebelum program penjaminan polis diaktifkan.

“Pertukaran data dan dokumen merupakan antisipasi program diaktivasi,” ujar Ogi di sela-sela penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi di Nusa Dua, Selasa (17/11).

Ia mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas UU P2SK, Program Penjaminan Polis harus mulai dilaksanakan paling lambat Januari 2028. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah juga perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan.

Menurut Ogi, rancangan PP tersebut telah dibahas bersama pihak terkait dan masih menunggu proses selanjutnya sebelum ditetapkan.

Baca juga:  Pembangunan Jembatan Kelusu Pejeng Mulai Dikerjakan

“Januari 2028 tinggal menunggu PP,” katanya.

Dalam persiapan tersebut, pertukaran data antara OJK dan LPS akan mencakup informasi terkait kepesertaan masyarakat dalam produk asuransi maupun kondisi perusahaan asuransi.

Data yang dibutuhkan antara lain menyangkut tingkat kesehatan perusahaan, termasuk Risk Based Capital (RBC), serta informasi mengenai produk asuransi yang dimiliki dan ditawarkan kepada masyarakat.

Ogi menjelaskan, pembagian kewenangan antara OJK dan LPS nantinya akan mengikuti tahapan kondisi perusahaan asuransi. Pada kondisi normal, pengawasan tetap berada di bawah OJK.

Ketika perusahaan masuk tahap penyehatan, pengawasan juga masih berada di OJK, namun LPS mulai memperoleh informasi sebagai bagian dari langkah antisipasi apabila kondisi perusahaan semakin memburuk.

“Antisipasi perusahaan-perusahaan itu menjadi perusahaan yang insolvent, yang gagal. Lalu yang ketiga adalah perusahaan asuransi dalam resolusi. Nah, itu yang domainnya akan pindah ke LPS,” jelasnya.

Dengan demikian, kebutuhan pertukaran data tidak hanya berkaitan dengan kondisi perusahaan, tetapi juga kepesertaan dan produk yang dijual kepada masyarakat.

Baca juga:  Perampokan ATM, Mesin Digotong Lima Orang

Ogi mengatakan, ketentuan mengenai produk asuransi yang masuk dalam program penjaminan serta besaran nilai penjaminan nantinya akan diatur lebih lanjut dalam PP.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba mengatakan kesiapan LPS mencakup aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, hingga sistem informasi dan teknologi.

Menurut dia, salah satu fokus utama saat ini adalah memastikan proses pendaftaran kepesertaan dapat berjalan efektif dan tertib ketika program mulai diaktifkan.

“Kesiapan LPS sudah dipersiapkan sejak 2023. Ketika diaktivasi, kami siap menjalankan fungsi dari hari pertama,” ujar Ferdinan.

Ia menambahkan, desain program juga terus dimatangkan bersama OJK dan instansi terkait, termasuk mengenai kepesertaan, cakupan perlindungan, serta batas nilai penjaminan.

Terkait pertukaran data, Ferdinan memastikan aspek kerahasiaan dan perlindungan data pribadi tetap menjadi perhatian LPS dan OJK.

“Kami dan OJK sama-sama sudah memiliki tata kelola pengelolaan data. LPS sejak berdiri juga sudah melakukan hal tersebut dalam penjaminan simpanan, baik dari sisi tata kelola maupun IT,” katanya.

Baca juga:  Jelang Masa Tenang, Kapolres Gianyar Tekankan Netralitas Harga Mati

Menurut dia, mekanisme pertukaran data akan dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga data pribadi pemegang polis maupun informasi perusahaan tetap terlindungi.

Penandatanganan Juklak dilakukan oleh Ferdinan D. Purba dan Ogi Prastomiyono. Juklak tersebut mengatur mekanisme pertukaran data, informasi dan dokumen, termasuk penunjukan focal point dan liaison officer, tata cara permintaan serta pemenuhan data, hingga jangka waktu penyampaian informasi.

Ruang lingkup pertukaran data mencakup tahapan persiapan kepesertaan, pemantauan kondisi perusahaan, penyehatan perusahaan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan proses likuidasi.

Melalui kesepakatan tersebut, LPS dan OJK menargetkan pertukaran data dapat berjalan lebih sistematis sebagai bagian dari persiapan operasional Program Penjaminan Polis sebelum batas waktu implementasi paling lambat Januari 2028. (Suardika/balipost)

BAGIKAN