JAKARTA, BALIPOST.com – Negara-negara anggota ASEAN resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026). Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat integrasi ekonomi digital dan daya saing kawasan.
Agenda tersebut berlangsung dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC). ASEAN DEFA merupakan kerangka kerja sama ekonomi digital yang diinisiasi dan didorong Indonesia saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023.
Plt Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, dilansir dari Kantor Berita Antara menjelaskan bahwa ASEAN DEFA membuka kesempatan bagi UMKM Indonesia untuk berjualan di pasar digital Asia Tenggara. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA, nilai transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara mencapai USD368 miliar pada 2026, dengan 680 juta warga sebagai calon pembeli.
“Lewat DEFA, pemerintah membuka pintu pasar digital 680 juta warga ASEAN bagi UMKM Indonesia, dengan aturan yang sama soal pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen di seluruh kawasan,” kata Fithra di Jakarta, Minggu (15/11).
Indonesia memegang sepertiga ekonomi digital Asia Tenggara dengan nilai transaksi hampir USD120 miliar pada 2026, dan nilai ini diproyeksikan naik dua hingga tiga kali lipat menjadi USD227–360 miliar pada 2030.
Peluang terbuka lebar bagi UMKM Indonesia yang sudah lebih dulu melayani belanja warga negara tetangga lewat QRIS. Hingga Juli 2026, QRIS dipakai 45,46 juta merchant, dan 96,69 persen di antaranya UMKM.
“Sepanjang 2025, turis dari Malaysia, Thailand, dan Singapura membayar dengan QRIS di Indonesia lebih dari tiga kali lebih sering dibanding WNI yang berbelanja di negara mereka,” Fithra mengungkapkan.
Lebih lanjut, Fithra menekankan bahwa perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi kewajiban bersama dalam DEFA ASEAN. Di dalam negeri, setiap pengiriman data pribadi ke luar negeri tetap dijaga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Pasca-penandatanganan, Pemerintah Indonesia akan memprioritaskan percepatan proses ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan kesiapan implementasi ASEAN DEFA.
Langkah tersebut mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional agar berbagai komitmen dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara efektif.
“DEFA juga tidak langsung berlaku. Pemerintah lebih dulu menyiapkan pengesahannya melalui Panitia Antar Kementerian, dan kesepakatan ini efektif 180 hari setelah penandatanganan terakhir,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ASEAN DEFA merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi ASEAN di tengah perkembangan ekonomi digital global.
Kesepakatan ini tidak hanya menjadi kerangka kerja sama perdagangan digital, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk memperluas aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan.
“Bagi Indonesia, ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui perluasan perdagangan digital, peningkatan transaksi lintas negara, dan penguatan partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem digital ASEAN. Perjanjian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan,” ujar Airlangga. (kmb/balipost)
