MANGUPURA, BALIPOST.com – Sektor perhotelan memiliki peran strategis dalam mengurangi sisa pangan dan mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali. Untuk mendorong upaya tersebut, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) melalui inisiatif Gotong Royong Atasi Susut dan Limbah Pangan (Grasp) pada 2030 menyelenggarakan lokakarya.
Kegiatan bertema “Memperkuat Peran Hotel dalam Mengurangi Sisa Pangan untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan” ini diikuti 78 peserta dari hotel, resor, PHRI Bali, IFBEC Bali, signatori Grasp 2030 serta pemerintah pusat dan daerah.
Dalam lokakarya terungkap empat hotel di Bali menjadi piloting dalam pengurangan sisa pangan. Pendekatan yang dipraktikkan menunjukkan hasil yang menjanjikan.
Salah satu hotel berhasil menurunkan total sisa pangan sebesar 38 persen, dengan rata-rata per tamu turun dari 282 gram menjadi 173 gram dalam beberapa minggu.
Radisson Blu Bali Uluwatu dan Pullman Bali Legian Beach yang terlibat piloting turut berbagi pengalaman implementasi. Radisson Blu menyampaikan partisipasinya sejalan dengan program manajemen di kawasan South East Asia Pasific. Sementara Pullman menekankan pentingnya komitmen manajemen agar praktik berjalan konsisten.
Kepala Dinas Pariwisata Badung, Anak Agung Putri Mas Agung yang mewakili Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan pariwisata harus tumbuh seiring tanggung jawab menjaga lingkungan. Ia mengungkapkan Kementerian Pariwisata menyebut Bali sebagai etalase utama pariwisata Indonesia dengan target kontribusi 8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 2045.
Berdasarkan data SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup pada 2025, timbulan sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari. Sisa makanan menyumbang 18,82 persen dari total komposisi sampah sehingga pengurangan dari sumbernya, termasuk sektor Horeka menjadi sangat penting.
Dari sisi pengelolaan sampah, KLH menekankan kesenjangan antara regulasi dan implementasi masih menjadi tantangan utama. Pelaku Horeka didorong menerapkan prinsip 3R, memilah sampah sejak sumber, mendonasikan pangan layak konsumsi dan mencatat sampah harian melalui logbook.
Pengurangan sisa pangan membutuhkan pemahaman mengenai jumlah, sumber dan penyebab makanan terbuang secara terukur. Untuk itu, Grasp 2030 mendorong pendekatan Target–Measure–Act untuk mengidentifikasi pemborosan sejak pengadaan hingga penyajian.
Selain pencegahan, penyelamatan pangan layak konsumsi juga menjadi bagian penting dari upaya pengurangan sisa pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyampaikan bahwa sejak 2023 bersama Badan Pangan Nasional, Pemprov mendorong pemanfaatan pangan layak konsumsi melalui Surat Edaran Gubernur tentang Gerakan Selamatkan Pangan.
Kepala DLHK Kabupaten Badung, Made Rai Warastuthi mengingatkan bahwa pemilahan harus diikuti pengangkutan dan pengolahan yang tepat. Hal tersebut diperlukan agar sampah tidak kembali tercampur atau berakhir tanpa pengelolaan yang sesuai.
Sebagai bagian dari lokakarya, peserta mengikuti diskusi kelompok untuk mengidentifikasi praktik berjalan, tantangan dan dukungan yang dibutuhkan. Hasil diskusi tersebut diharapkan menjadi masukan untuk langkah tindak lanjut yang sesuai kebutuhan industri perhotelan.
Dalam kesempatan itu, pelaku Horeka di Bali diajak menjadi bagian dari Grasp 2030. Melalui pengelolaan sisa pangan yang terstruktur, sektor perhotelan dapat memperkuat daya saing sekaligus mendukung keberlanjutan destinasi wisata Bali. (kmb/balipost)
