DENPASAR, BALIPOST.com – Peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dinilai semakin terbuka. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat terdapat 293.951 lowongan pekerjaan luar negeri yang masuk dalam Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) aktif per 28 September 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 77.299 lowongan atau 26,3 persen telah terisi. Sedangkan 216.652 lowongan atau 73,7 persen masih tersisa. Data ditampilkan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin disela-sela sambutannya pada penandatanganan MoU, PKS, dan peresmian Warmadewa Migrant Center antara Unwar dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Ruang Sidang Shri Kesari Warmadewa, Jumat (2/10).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Mukhtarudin sekaligus menantang Unwar agar mampu menyiapkan sedikitnya 1.000 calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri pada tahun depan.
“Saya memberikan challenge kepada Warmadewa agar tahun depan bisa sampai seribu orang,” ujar Mukhtarudin.
Ia menegaskan, orientasi program kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi bukan sekadar memberikan pelatihan, tetapi diarahkan agar peserta benar-benar memiliki tujuan untuk bekerja di luar negeri. Pembiayaan peningkatan kapasitas bagi calon pekerja migran akan disiapkan pemerintah melalui program KP2MI.
Mukhtarudin menjelaskan, pemerintah kini mengubah paradigma penyiapan pekerja migran. Kompetensi tidak lagi disiapkan secara umum kemudian mencari pasar, tetapi sebaliknya, peluang kerja dan kebutuhan negara tujuan dipetakan terlebih dahulu, baru kompetensi calon pekerja disesuaikan.
“Jadi ada dulu peluangnya, ada dulu negaranya, ada dulu sektornya. Baru kita tentukan kompetensi seperti apa, baru kita latih seperti apa,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, pelatihan diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang sejak awal sudah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pengguna di negara tujuan.
“Tahun 2025 saja kita sudah 297 ribu orang yang ditempatkan ke seluruh dunia. Tahun 2026 ini target kita 350 ribu orang. Sekarang sudah hampir 270 ribu yang sudah kita tempatkan. Dan ini semuanya sektor formal dan profesional. Dan rata-rata ada yang SMA, SMK, diploma, dan S1,” ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja global cukup besar, terutama di negara-negara yang mengalami aging population atau peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia yang masih memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar.
Berdasarkan data kependudukan yang ditampilkan dalam paparannya, jumlah penduduk Indonesia usia produktif pada 2025 mencapai sekitar 183,35 juta jiwa dan diproyeksikan menjadi sekitar 207,99 juta jiwa pada 2045. Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai salah satu modal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di pasar internasional.
Data BPS juga menunjukkan Indonesia tengah menghadapi perubahan struktur umur penduduk, termasuk meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut.
Mukhtarudin menyebut kebutuhan tenaga kerja Indonesia saat ini tidak hanya datang dari negara-negara Asia, tetapi juga semakin terbuka di kawasan Eropa, Australia, Timur Tengah, Asia Timur dan kawasan lainnya.
Ia mencontohkan kebutuhan tenaga kerja pada sektor hospitality, kesehatan, keperawatan, manufaktur, engineering, hingga sektor formal lainnya.
“Di Italia mereka butuh nurse, butuh hospitality. Belum lagi di Slovakia, Finlandia, Albania, Jerman. Itu daerah Eropa. Belum lagi Amerika, Australia, kemudian negara-negara Asia Timur, Asia Tengah dan Timur Tengah,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah juga telah membuka peluang penempatan di negara seperti Jepang dan Korea, terutama untuk sektor-sektor formal dan negara tujuan yang dinilai memiliki kebutuhan tenaga kerja serta skema penempatan yang dapat dipersiapkan secara resmi.
KP2MI sebelumnya juga menegaskan arah kebijakan penempatan pekerja migran menuju tenaga kerja dengan keterampilan menengah dan tinggi, melalui program SMK Go Global, dengan target penyiapan 500.000 pekerja migran terampil sepanjang periode 2026–2029.
Namun, Mukhtarudin mengakui masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja luar negeri dengan kesiapan calon pekerja migran Indonesia. Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah kemampuan bahasa asing.
Karena itu, peningkatan kapasitas tidak cukup hanya dengan keterampilan teknis. Calon pekerja migran juga harus dibekali knowledge, skill, bahasa dan soft skill.
“Tidak hanya siap secara kemauan, tetapi juga siap secara knowledge-nya, siap secara skill-nya, juga siap secara soft skill-nya,” tegasnya.
Ia mengatakan, tantangan tersebut menjadi penting karena Indonesia sedang memanfaatkan bonus demografi. Menurutnya, periode bonus demografi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebelum struktur penduduk Indonesia kembali mengalami perubahan.
Dalam strategi menyiapkan pekerja migran, Mukhtarudin mengatakan KP2MI tidak akan membangun sekolah baru secara masif. Pemerintah memilih memanfaatkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang sudah tersedia.
Menurutnya, terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang telah memiliki sekolah maupun lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai bidang masing-masing, seperti sektor pariwisata, industri, pertanian, transportasi, pekerjaan umum dan sektor teknis lainnya.
“Kita gunakan instrumen yang sudah ada,” katanya.
Perguruan tinggi juga dinilai memiliki posisi strategis dalam ekosistem tersebut. Kampus dapat berperan dalam pendidikan, peningkatan kompetensi, sertifikasi, penelitian, hingga edukasi kepada masyarakat mengenai jalur resmi bekerja di luar negeri.
Kerja sama dengan perguruan tinggi dan pembentukan Migrant Center merupakan bagian dari strategi KP2MI untuk membangun ekosistem pekerja migran dari hulu hingga hilir.
Dalam kerja sama dengan Unwar, Mukhtarudin berharap keberadaan Migrant Center tidak hanya menjadi pusat peningkatan kapasitas mahasiswa, tetapi juga menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai peluang dan prosedur bekerja di luar negeri.
Ia meminta Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali, Muhammad Iqbal, bersama jajaran terkait lebih proaktif melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah, termasuk dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sosialisasi juga diminta menjangkau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menjadi bagian dari ekosistem penyiapan calon pekerja migran di Bali.
Mukhtarudin menilai langkah tersebut penting karena masih ada masyarakat yang terjebak penempatan nonprosedural akibat minimnya informasi. Edukasi mengenai jalur resmi, menurut dia, merupakan bagian dari pelindungan sejak sebelum seseorang berangkat ke luar negeri.
“Kalau masyarakat mau bekerja di luar negeri, kami siapkan dari Warmadewa,” ujarnya.
KP2MI sendiri dalam kebijakan terbarunya menempatkan edukasi publik sebagai salah satu instrumen penting untuk mencegah penempatan pekerja migran secara nonprosedural dan mendorong calon pekerja menggunakan jalur resmi.
Mukhtarudin menekankan bahwa pelindungan pekerja migran tidak boleh dimaknai hanya ketika pekerja sudah berada di negara tujuan. Pelindungan harus dimulai sejak proses edukasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas.
“Pelindungan itu mulai ketika kita memberikan edukasi. Ketika kita memberikan kapasitas, kita memberikan pemahaman, maka pelindungan sudah mulai,” katanya.
Menurutnya, pekerja yang berangkat tanpa persiapan dan melalui jalur tidak resmi akan menghadapi risiko lebih besar. Karena itu, pemerintah ingin membangun ekosistem yang memastikan calon pekerja migran memperoleh informasi, kompetensi dan akses penempatan yang benar sejak awal.
“Goal-nya adalah kapasitas dan siap ditempatkan pekerjaan di luar negeri,” tegasnya.
Ia menyebut pendekatan tersebut menjadi bagian dari program percepatan atau quick win pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki daya saing global. Kerja sama dengan Warmadewa diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan administrasi, tetapi segera diwujudkan melalui pelatihan, sertifikasi, sosialisasi dan penempatan.
“Administrasi bisa belakangan. Yang penting sudah tahu tujuannya. Lalu kita cari paralel, kita siapkan,” ujar Mukhtarudin.
Berdasarkan data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali dan Disnaker ESDM Provinsi Bali, sebanyak 9.900 PMI asal Bali tercatat bekerja ke luar negeri sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Jumlah tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Buleleng menjadi daerah dengan jumlah PMI terbanyak, yakni 2.257 orang. Selanjutnya Karangasem 1.299 orang, Gianyar 1.116 orang, Tabanan 1.083 orang dan Bangli 1.042 orang.
Kemudian Jembrana tercatat 927 PMI, Klungkung 848 PMI, Denpasar 727 PMI dan Badung 601 PMI. (Ketut Winata/balipost)
