NEGARA, BALIPOST.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) bakal memberikan banyak dampak positif.
Di antaranya yakni penghematan anggaran negara dari pengurangan subsidi energi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara peluncuran Program PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).
“Total investasinya Bapak Presiden dari 100 Gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar, atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih. Dari total ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” ujarnya dilansir dari keterangan tertulis.
Menurut Bahlil, setelah program ini resmi masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, pemerintah langsung melakukan percepatan proyek demi memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Pada tahap awal ini, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS berkapasitas total 5,3 GWp. Khusus di Bali, kapasitas yang dibangun mencapai 1.000 megawatt (MW) dan dilengkapi dengan baterai penyimpanan energi.
Selain dampak ekonomi, Bahlil mengatakan proyek tersebut juga berpotensi memberikan manfaat besar dalam menekan emisi karbon.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” imbuhnya.
Bahlil menyebutkan program PLTS 100 GWp akan dilaksanakan secara masif dan akan diwujudkan dalam 3 tahun. Menurutnya, biaya pembangkitan listrik dari PLTS yang diluncurkan saat ini berkisar USD 5-6 sen per kilowatt hour (kWh), namun belum termasuk harga baterai.
“(Biaya) baterainya itu ditambah lagi. Baterainya tergantung mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti lama daripada pemakaian baterai itu,” jelasnya.
Bahlil menambahkan, pemerintah juga akan menjalankan program tersebut untuk memperluas akses listrik hingga ke desa-desa yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik. Hal ini sejalan dengan arahan Prabowo untuk membuat PLTS berkapasitas 1 Megawatt per desa.
Ia mencontohkan proyek PLTS berkapasitas 1 MW per desa telah dijalankan Pertamina di salah satu kabupaten di Sumatra. Daerah yang sebelumnya belum memiliki akses listrik kini disebut telah mampu mengembangkan fasilitas penyimpanan hingga mendukung sektor perikanan.
“Daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 Gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang selama ini masih bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya dilakukan PLN di Bangka Belitung dengan mengembangkan pembangkit berbasis bauran energi angin dan tenaga surya.
Bahlil mengatakan, Indonesia saat ini masih memiliki sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM.
“Jadi kalau ini (konversi PLTD ke PLTS) mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” pungkasnya. (Surya Dharma/balipost)
