DENPASAR, BALIPOST.com – Yacht Festival 2026 digelar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Sabtu (8/8). Festival ini berlangsung selama 3 hari, 7-9 Agustus 2026. Hadir dalam pembukaan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Festival yang digagas Indonesian National Shipowners Association (INSA) menurut Widiyanti memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan pariwisata bahari nasional. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi etalase yang memperlihatkan semakin berkembangnya ekosistem yacht tourism di Indonesia.
“Yacht Festival ini merupakan etalase penting yang menunjukkan perkembangan ekosistem yacht tourism yang mendorong tumbuhnya pasar marine tourism berkualitas bersama dengan cruise tourism dan diving tourism,” ujarnya.
Widiyanti mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan wisata bahari. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan kekayaan biodiversitas yang menjadi bagian penting dari potensi pariwisata.
“Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan biodiversitas laut terbesar kedua di dunia sebagai bagian dari Coral Triangle. Potensi ini juga terbesar di berbagai daerah,” katanya.
Ketua Panitia Yacht Festival 2026, Nova Yudhanto Mugijanto, mengatakan pembenahan regulasi menjadi salah satu agenda penting yang harus segera didorong. Menurutnya, kepastian regulasi akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan wisata bahari.
“Goals kita kalau dari segi bisnis itu salah satunya adalah dari regulasi. Kita juga mengharapkan ada perbaikan-perbaikan regulasi, di mana salah satunya kita mempertemukan antara dunia usaha dan regulator,” kata Nova.
Nova menjelaskan, selama ini kapal wisata masih berada dalam kerangka regulasi kapal penumpang. Padahal, karakteristik, pola operasi, hingga jenis pelayanan kapal wisata memiliki perbedaan.
INSA menilai penerapan standar kapal penumpang terhadap kapal wisata dapat menjadi beban sekaligus menghambat pengembangan bisnis. Karena itu, yang didorong bukan penurunan standar keselamatan, melainkan adanya klasifikasi dan standar khusus yang sesuai dengan karakteristik kapal wisata.
Menurut Nova, regulasi yang lebih tepat akan memberikan dampak berantai terhadap industri. Standar keselamatan yang jelas dapat menekan risiko, membuat premi asuransi lebih kompetitif, sekaligus meningkatkan akses kapal wisata terhadap pembiayaan.
“Begitu standar safety-nya bisa naik, otomatis risikonya menurun. Ketika risikonya menurun, asuransinya bisa lebih kompetitif preminya. Begitu preminya lebih kompetitif, semua kapal bisa mendapatkan asuransi dan industri wisata bahari lebih bankable,” jelasnya.
Yacht Festival 2026 juga diarahkan untuk memperluas pemahaman masyarakat bahwa industri kapal wisata tidak semata-mata menjadi sektor pariwisata eksklusif bagi wisatawan kelas atas.
“Kita mau mencoba memberikan satu wawasan kepada anak-anak ini bahwa yang namanya hospitality itu enggak cuma dari hotel, tapi ada di kapal. F&B itu juga enggak cuma hanya di restoran, tapi juga ada di kapal,” ujarnya.
Antusiasme masyarakat terhadap festival juga cukup tinggi. Hingga Sabtu (8/8), sekitar 2.000 pengunjung tercatat menghadiri Yacht Festival 2026. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga lebih dari 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan, sekaligus melampaui capaian festival dua tahun sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan industri pelayaran nasional saat ini menghadapi dinamika global yang semakin sulit diprediksi. Ketidakpastian tersebut, menurut dia, bukan lagi sekadar kondisi sementara, tetapi telah menjadi bagian dari lingkungan bisnis yang harus diantisipasi.
“Karena ketidakpastian tersebut maka yang dibutuhkan hari ini bukan hanya kemampuan mengelola bisnis, tetapi juga kemampuan merespons situasi dengan cepat,” kata Carmelita.
Meski demikian, Carmelita menegaskan ketidakpastian global tidak boleh membuat pelaku usaha bersikap pesimis. Sebaliknya, situasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat daya saing industri pelayaran nasional melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu agenda yang terus diperjuangkan INSA adalah program Beyond Cabotage. Program tersebut dinilai perlu terus didorong agar dapat diterapkan secara konsisten.
“Ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah kita masih besar. Program Beyond Cabotage yang selama ini terus diperjuangkan INSA harus terus didorong agar dapat diimplementasikan secara konsisten. Namun, upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya. (Suka Adnyana/balipost)
