MANGUPURA, BALIPOST.com – Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan dari total 50 juta ton timbunan sampah di Indonesia, 40 persen bermuara di laut atau sekitar 27 juta ton.
Sumbernya diperkirakan berasal dari 4 lokasi. Pertama, ada 675 sungai di seluruh Indonesia melewati perkotaan dan perumahan yang diperkirakan menyumbang sampah ke laut.
Kedua, adalah kawasan pesisir di Indonesia sebanyak 12.198 dan itu berpeluang menjadi penghasil sampah laut.
Ketiga, kawasan pulau-pulau kecil berpenduduk di Indonesia sebanyak 1.203 titik dan semuanya berbatasan langsung dengan laut dan potensial sampahnya terbuang ke laut.
Keempat, ada kawasan Pelabuhan dengan aktivitas laut, dimana dari total 454 pelabuhan, hanya 43 pelabuhan dikelola pemerintah pusat dan sisanya dikelola pemerintah daerah.
Menurut Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP, Ahmad Aris, penanganan sampah laut membutuhkan kolaborasi pemerintah swasta dan masyarakat guna menekan laju sampah yang berakhir di laut dan mengancam ekosistem pesisir.
“Pemerintah tidak bisa sendirian menyelesaikan persoalan ini karena sangat kompleks permasalahanya. Target pemerintah mengurangi 40 persen sampah masuk ke laut bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kerja sama berbagai pihak,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis.
Berbicara di Peringatan World Ocean Day, Coral Triangle Day and Road to Ocean Impact Summit 2026 di Peninsula Island, The Nusa Dua pada Minggu (7/6), mengurangi 40 persen itu pekerjaan luar biasa. Contohnya, desa pesisir saja ada 12.000 kemudian pelabuhan-pelabuhan kecil juga tidak gampang. “Dibutuhkan dukungan semua itu karena tanpa itu tidak akan bisa. Dan, dengan cara kolaborasi yang berbeda setiap kawasan,” tegasnya.
Ia menyatakan pemerintah sebenarnya sudah punya strategi besar untuk mencegah 27 juta ton sampah masuk ke laut. Strategi tersebut adalah mencegahnya. Salah satu contoh penanganan yang dapat diterapkan adalah TPS 3R, seperti yang telah dilakukan Seminyak.
Ia menyebut TPS 3R Seminyak bisa menjadi salah satu acuan, meskipun penanganan di tiap lokasi berbeda-beda menyesuaikan daerah masing-masing.
TPS 3R Seminyak berdiri sejak tahun 2003 silam menjadi tulang punggung pemilahan sampah pesisir Pantai Seminyak. TPS 3R ini mempraktekkan pemilahan sampah dan mempraktekkan circular economy berupa pengolahan botol bekas karena dukungan dari salah satu korporasi.
Ketua TPS 3R Desa Adat Seminyak, I Komang Ruditha Hartawan mengatakan sudah memiliki bengkel hingga gudang mesin press serta mampu mengolah botol bekas hingga 11 ton untuk menjadi sumber tambahan pendapatan usaha.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Bali I Made Dwi Arbani menilai contoh ini bisa menjadikan korporasi lain untuk terlibat menangani sampah di sumbernya. Kolaborasi ini sangat penting, dan mendesak agar sampah tertangani di pesisir dan tidak berpindah ke laut yang dapat menyebabkan masalah lebih besar lagi.
“Karena laut destinasi wisata di Bali itu pantai, kalau pantainya rusak orang tidak akan datang ke Bali. Makanya ayo, sama-sama berkolaborasi,” ajaknya.
Dwi menekankan bahwa kondisi sampah di Bali memerlukan penanganan lintas sectoral, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Saat ini, dari 9 kabupaten/kota hanya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang terlayani jasa pemungutan sampah, sedangkan daerah lain belum merata.
Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah sangat panjang belum terlayani secara merata sehingga kemungkinan masih ada warga membakar atau membuang sampah ke sungai. Sampah tersebut akan terbawa hingga pesisir dan menuju laut.
Perhitungan DLKH Bali pada dua tahun lalu, ungkapnya, konsumsi sampah per orang sudah mencapai 1,05 kg per hari dari sebelumnya 0,75 kg per hari. (kmb/balipost)
