DENPASAR, BALIPOST.com – Pelaku usaha ekonomi kreatif yang difasilitasi Dinas Pariwisata Provinsi Bali membentuk Bali Creative Board (BCB). Diharapkan, BCB benar-benar menjadi pintu penggerak ekonomi kreatif dan digital di Bali, bukan hanya forum seremonial.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, menegaskan BCB akan menjadi organisasi payung bagi seluruh pelaku ekraf dan digital di Bali. Kehadirannya dinilai penting untuk menyatukan berbagai subsektor yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
“BCB ini wadah bersama untuk memajukan ekonomi kreatif dan digital di Bali, sekaligus menjembatani dengan pemerintah pusat yang kini sudah memiliki Kementerian Ekonomi Kreatif,” ujarnya, Kamis (16/4).
Tak hanya itu, rencana perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor ini. Prosesnya kini masih menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub), dengan target realisasi pertengahan tahun.
Namun di sisi lain, para inisiator menekankan bahwa kekuatan utama BCB justru harus datang dari bawah (bottom-up), bukan dikendalikan penuh oleh pemerintah.
Inisiator pembentukan BCB, Made Artana, menyebut potensi ekraf Bali sangat besar, tetapi masih terfragmentasi. Dari sekitar 25 subsektor ekonomi kreatif, baru 33 organisasi yang terdata, menunjukkan masih banyak pelaku yang belum terwadahi.
“Yang paling penting sekarang adalah konsolidasi. BCB harus jadi ruang kolaborasi lintas subsektor, bukan sekadar organisasi formal,” tegasnya.
Menurutnya, kolaborasi antar subsektor seperti musik, animasi, hingga gim digital bisa menjadi kekuatan baru jika difasilitasi dengan baik. Selain itu, BCB juga diharapkan menjadi pintu koordinasi utama ketika pemerintah menggulirkan program atau kegiatan.
Dukungan juga datang dari kalangan seniman. Ketua Persatuan Artis, Musisi, Pencipta Lagu, dan Insan Seni (Pramusti) Bali, I Gusti Ngurah Murthana alias Ajik Rahman, menilai kehadiran BCB sebagai kebutuhan mendesak. “Selama ini kami berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya wadah ini, suara pelaku kreatif bisa lebih terorganisir dan didengar pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pada pelaku lokal, terutama di tengah maraknya event dan industri kreatif di Bali yang kerap melibatkan pihak luar. “BCB harus jadi garda depan untuk memastikan kearifan lokal tetap jadi prioritas dan tidak terpinggirkan,” tandasnya. (Ketut Winata/balipost)
