Gubernur Bali, Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra menandatangani BKK, di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali berupaya membangun masa depan Pulau Dewata secara merata. Bertempat di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4), kesepakatan besar ditandatangani sebagai simbol persatuan dan gotong royong lintas daerah demi kesejahteraan seluruh masyarakat Bali.

Kesepakatan bersama ini melibatkan Pemerintah Provinsi Bali bersama 3 pemerintah daerah, yakni Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar, dalam perubahan atas perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan Proyek Strategis Provinsi Bali.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.

Momentum menjadi tonggak penting dalam mempertegas komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Program ini lahir dari semangat gotong royong daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi, khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR), yang dengan kesadaran kolektif menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu pembangunan di kabupaten lain melalui skema BKK. Ini menjadi bukti nyata bahwa Bali tidak hanya berbicara soal kemajuan, tetapi juga tentang keadilan.

Baca juga:  Tambahan WNA dan Warga Luar Bali Terpapar COVID-19 di Bali Capai 2 Digit

Gubernur Koster menegaskan bahwa Proyek Strategis Provinsi Bali merupakan rangkaian pembangunan prioritas yang dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga tahun 2028–2029.

Dalam implementasinya, sejumlah proyek dinilai sangat krusial karena berdampak langsung pada mobilitas, pemerataan ekonomi, serta daya saing Bali ke depan.

Di antaranya adalah pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat – Canggu yang diharapkan mampu mengurai kemacetan kawasan padat wisata, serta pembangunan Jalan Sunset Road – Mahendradatta dan underpass Tohpati yang menjadi simpul penting lalu lintas di Kota Denpasar.

Tak kalah strategis, pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja – Mengwitani menjadi salah satu proyek kunci untuk membuka keterisolasian Bali Utara sekaligus mempercepat distribusi ekonomi dari selatan ke utara. Proyek ini diperkuat dengan pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, yang akan mengangkat potensi pariwisata kawasan kepulauan secara lebih terintegrasi.

Baca juga:  Setelah Cuti Bersama, WFH Diterapkan ke ASN Selama 2 Hari

Di sektor konektivitas antar wilayah, pembangunan Jalan Baru Kusamba – Padangbai serta Jalan Penghubung Pura Batur – Pura Agung Besakih menjadi simbol integrasi antara jalur ekonomi dan jalur spiritual Bali. Keduanya tidak hanya mempercepat akses, tetapi juga memperkuat identitas budaya Bali yang berbasis keseimbangan antara sekala dan niskala.

Sementara itu, pengembangan kawasan pelabuhan terpadu seperti Pelabuhan Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba diproyeksikan menjadi tulang punggung baru distribusi logistik dan pariwisata bahari Bali, sekaligus mengurangi beban di wilayah selatan.

Tak hanya infrastruktur fisik, proyek juga menyasar sektor budaya dan pertanian, seperti restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih serta pembangunan pusat pengolahan gabah dan pabrik pakan ternak di Tabanan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan Bali.

Dalam perubahannya, jumlah proyek strategis mengalami penyesuaian. Dari semula 20 proyek, empat di antaranya diambil alih oleh pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, Pemprov Bali bersama kabupaten/kota memperkuat langkah dengan menambahkan enam proyek baru, sehingga total menjadi 22 proyek strategis yang akan dikerjakan secara bertahap.

Baca juga:  Kasus Pembunuhan Taruna STIP Asal Bali, Menhub Melayat ke Rumah Duka di Klungkung

Langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik yang selama ini dirasakan masyarakat, mulai dari ketimpangan pembangunan antar wilayah, kemacetan, hingga keterbatasan infrastruktur di Bali bagian utara, timur, dan barat.

Lebih dari sekadar proyek fisik, kesepakatan ini menjadi simbol harapan baru. Bahwa Bali sedang bergerak menuju masa depan yang lebih seimbang, di mana kemajuan tidak hanya dinikmati oleh kawasan selatan, tetapi dirasakan hingga ke pelosok desa.

Dengan fondasi kebersamaan yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Bali optimistis bahwa 22 Proyek Strategis ini bukan hanya akan mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkokoh kepercayaan masyarakat Bali bahwa pemerintah hadir, bekerja, dan berjuang untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. (kmb/balipost)

BAGIKAN