DENPASAR. BALIPOST.com – Prediksi musim kemarau 2026 yang lebih panjang akibat fenomena El Nino mulai menggeser fokus penanganan bencana di Bali. Namun, ancaman yang muncul bukan sekadar kekeringan musiman, melainkan potensi krisis air bersih di Pulau Dewata.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali kini tidak hanya bersiap menghadapi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta krisis air bersih, tetapi juga menyoroti persoalan mendasar yang selama ini berulang, yaitu distribusi air yang belum merata.
Kalaksa BPBD Bali, I Gede Teja, menegaskan bahwa kondisi saat ini masih relatif terkendali dan belum mengarah pada situasi darurat. Namun di balik itu, pihaknya mulai memperbarui data desa rawan sebagai dasar menyusun strategi mitigasi lintas sektor.
Data tiga tahun terakhir menunjukkan wilayah Bali Utara dan Timur tetap menjadi titik rawan, terutama di kabupaten Buleleng, Karangasem, Jembrana, dan sebagian Bangli. Dari seluruh daerah tersebut, Buleleng tercatat paling konsisten terdampak kekeringan.
Pada 2023, sebanyak 28 desa mengalami krisis air bersih, turun menjadi 7 desa pada 2024, lalu kembali melonjak menjadi 24 desa di 2025. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa intensitas kemarau sangat dipengaruhi kondisi iklim, namun pola sebarannya tetap sama dari tahun ke tahun.
Lebih luas lagi, catatan BPBD menunjukkan sebanyak 113 banjar di Bali sempat mengalami krisis air bersih, tersebar di Karangasem, Buleleng, Bangli, Klungkung, hingga Jembrana. Penanganan saat itu masih mengandalkan distribusi air bersih dengan mobil tangki—solusi cepat, tetapi belum menyentuh akar persoalan.
Sorotan kini mengarah pada lemahnya sistem distribusi air. BPBD mendorong pemerintah kabupaten/kota melalui dinas PUPR dan PDAM untuk tidak lagi hanya fokus pada respons darurat, melainkan mulai berinvestasi pada pembenahan jaringan air bersih secara menyeluruh.
“Kalau infrastrukturnya tidak berubah, kejadian ini akan terus berulang setiap tahun,” tegas Teja, Senin (13/4).
Selain kekeringan, ancaman karhutla juga mulai meningkat seiring mengeringnya vegetasi. Insiden kebakaran di kawasan Pura Agung Besakih menjadi pengingat bahwa musim kemarau membawa risiko berlapis, terutama di wilayah dengan akses air terbatas.
Dari sisi kesiapan, BPBD Bali menyiapkan lima unit truk tangki sebagai langkah respons cepat. Namun, tidak ada alokasi anggaran khusus untuk kekeringan, karena penanganan masih mengandalkan dana siap pakai saat status darurat ditetapkan. (Ketut Winata/balipost)
