DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster ingin bertemu langsung dengan kepala desa/kelurahan yang dilaporkan tidak menggelar kegiatan dalam pergelaran Bulan Bahasa Bali VIII Tahun 2026. Keinginan itu disampaikan Koster saat penutupan Bulan Bahasa Bali 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, Sabtu (28/2) sore.
“Saya dapat laporan ada desa/kelurahan yang belum melaksanakan Bulan Bahasa Bali. Pak Kadis PMD tolong catat, nanti saya undang. Jangan dibilang panggil, ini untuk diajak ngobrol kenapa mereka tidak menyelenggarakan,” ujarnya di sela-sela sambutan.
Setelah sebulan penuh pelaksanaan sejak 1–28 Februari 2026, Gubernur Koster menerima laporan masih terdapat 45 desa/kelurahan yang sama sekali tidak menyelenggarakan kegiatan. Jumlah itu belum termasuk desa adat dan sejumlah lembaga pendidikan.
Padahal sejak pertama kali digelar pada 2019, Pemerintah Provinsi Bali menargetkan seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali. “Apa yang kita dapat? Anak-anak kita dari SD sampai perguruan tinggi ikut. Berarti kegiatan ini menjadi wahana regenerasi. Yang nyurat lontar dengan aksara Bali tidak hanya orang tua, tapi anak-anak,” tegasnya.
Menurutnya, generasi penerus sudah semestinya berkomitmen menjaga warisan budaya tersebut agar bahasa, aksara, dan sastra Bali tetap langgeng selama Provinsi Bali ada.
Selain desa/kelurahan, tercatat 12 desa adat dari sekitar 1.500 desa adat di Bali belum menggelar Bulan Bahasa Bali. Namun untuk desa adat, Koster mengaku masih memaklumi.
“Dari 1.500 desa adat ada beberapa yang tidak menyelenggarakan. Kata Pak Sekda, ada yang bermasalah sehingga tidak dapat bantuan APBD untuk desa adat. Saya minta Kadis PMA segera selesaikan supaya 2027 bisa mengikuti pola yang dijalankan semua desa adat,” katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana, merinci 12 desa adat tersebut tersebar di dua desa adat di Buleleng, satu di Badung, tiga di Klungkung, tiga di Bangli, dan tiga di Gianyar.
Sementara pada tingkat desa/kelurahan, 45 dari total 716 desa/kelurahan di Bali belum melaksanakan kegiatan. Rinciannya sembilan di Badung, tujuh di Jembrana, 11 di Bangli, 11 di Buleleng, enam di Gianyar, dan satu di Klungkung.
“Yang tidak melaksanakan ada yang karena keterbatasan anggaran, ada desa adat baru terbentuk, dan ada yang masih melakukan upacara agama,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, partisipasi tergolong tinggi. Dari 498 SMA/SMK di Bali, hanya tiga sekolah yang tidak menggelar kegiatan Bulan Bahasa Bali. Bahkan 16 SLB seluruhnya berpartisipasi aktif.
Selama Februari 2026, Pemprov Bali melaksanakan 12 agenda utama. Diawali sesolahan pembukaan dan utsawa nyurat aksara Bali yang diikuti 200 siswa dari berbagai jenjang pendidikan dan praktisi.
Sebanyak 17 lomba atau wimbakara diikuti 1.168 peserta dari kabupaten/kota se-Bali serta secara daring dari luar daerah seperti Lombok, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, hingga Sulawesi.
Selain itu digelar dua widyatula (seminar) tentang lontar dengan 958 peserta, kriyaloka atau lokakarya diikuti 516 peserta, serta diskusi sastra dengan 183 peserta.
“Diadakan juga sasolahan atau panggung apresiasi sastra Bali oleh 12 sanggar, ruang belajar ramah anak diikuti 525 siswa SD, serta reka aksara atau pameran pemajuan bahasa Bali dengan 1.429 pengunjung,” ujar Bagus Alit.
Tak hanya itu, digelar pula festival mengetik aksara Bali dengan keyboard aksara yang diikuti 150 siswa SMA/SMK, konservasi 1.500 lontar, hingga penganugerahan Bali Kerthi Nugraha Mahottama.
Dengan capaian tersebut, Gubernur Koster menegaskan evaluasi akan dilakukan menyeluruh agar pada 2027 seluruh desa, desa adat, dan lembaga pendidikan benar-benar terlibat tanpa terkecuali. (Ketut Winata/balipost)
