Profesor Riset BRIN, Muhammad Reza Cordova saat diwawancara di Kantor Dispar Bali, Kamis (5/2). (BP/win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah meneliti sistem pengelolaan sampah di Bali, khususnya sampah plastik dan sampah makanan yang dihasilkan dari sektor akomodasi pariwisata. Kajian ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana sektor pariwisata berkontribusi terhadap timbulan sampah di Pulau Dewata.

Profesor Riset BRIN, Muhammad Reza Cordova, mengatakan penelitian tersebut bertujuan mengklarifikasi apakah pariwisata dapat disebut sebagai salah satu penyumbang terbesar sampah di Bali, sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik baik yang bisa diterapkan secara lebih luas di Indonesia.

Baca juga:  Pukul Anak-anak saat Beli Arak, Opa Ditangkap

“Kita akan melihat apakah ada contoh baik atau tidak yang nantinya bisa dikelola secara umum di Indonesia itu seperti apa,” ujar Reza ditemui di Dinas Pariwisata (Dispar) Bali, Kamis (5/2).

Ia menyoroti masih banyak pengelola akomodasi pariwisata yang belum bekerja sama dengan pengelola sampah. Kondisi ini menyebabkan sebagian sampah yang dihasilkan belum tertangani secara optimal. “Misalnya untuk food waste, kita lihat dulu apakah sampah makanan ini ada solusi lain selain pengomposan dan sebagainya,” jelasnya.

Baca juga:  Pura Pucak Hyang Ukir Alami Kerusakan Akibat Gempa

Selain sampah makanan, Reza menekankan pentingnya kajian terhadap pengelolaan sampah plastik di daerah. Menurutnya, perlu pemetaan yang jelas terkait sistem pengelolaan yang berjalan di lapangan agar rekomendasi kebijakan dapat lebih tepat sasaran.

“Itu yang perlu kita kaji lebih lanjut. Mudah-mudahan di pertengahan tahun ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih spesifik,” kata Reza.

Berdasarkan data sementara, sampah dari sektor pariwisata di Bali diperkirakan mencapai sekitar 13 persen. Namun Reza meyakini angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Baca juga:  BRIDA Karangasem Undang BRIN Lakukan Kajian dan Survey Pengembangan Kapas

“Apakah benar 13 persen? Jangan-jangan lebih kecil atau justru lebih besar. Ini yang mau kita kaji lebih lanjut supaya bisa mendapatkan data yang lebih akurat dan pengelolaannya lebih tepat,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN