DENPASAR, BALIPOST.com – Penggunaan Kalender Bali jangan diperdebatkan. Sebab, penggunaannya merupakan salah satu identitas budaya Bali.
Peneliti Sastra Lontar, Sugi Lanus, menjelaskan sistem penanggalan Bali yang berjalan saat ini sejatinya telah sesuai dengan Kalender Tika, yakni sistem perhitungan waktu berbasis siklus 35 hari. Sistem ini telah lama dikenal dan digunakan dalam tradisi Bali, termasuk dalam penentuan hari-hari adat dan upacara keagamaan.
“Yang berjalan sekarang itu sudah sesuai dengan Kalender Tika. Tika itu sistem yang berporos pada 35 hari. Satu putaran itu dihitung enam kali siklus, dan itu sudah kita jalani,” ujar Sugi Lanus usai menjadi narasumber seminar di Kantor PHDI Bali, Jumat (9/1).
Ia menegaskan bahwa kalender Bali bukanlah hal baru. Berbagai sistem penanggalan Bali telah ada dan dipraktikkan sejak lama, termasuk yang dikenal masyarakat melalui sebutan-sebutan tradisional.
Namun, ia menilai perdebatan yang muncul belakangan ini sebaiknya dimaknai sebagai bagian dari proses pembelajaran budaya.
Sugi mengambil contoh sistem penggajian. Jika seluruh sistem administrasi dipaksakan mengikuti siklus 35 hari, maka justru akan menimbulkan persoalan baru. “Kalau gajian 35 hari, mau tidak? Dalam setahun bisa jadi sepuluh bulan tambah setengah bulan. Negara ini jadi ngirit satu setengah bulan, kan jadi aneh,” ujarnya berseloroh.
Menurutnya, substansi utama dari diskusi kalender Bali bukanlah soal mengganti kalender nasional, melainkan bagaimana membahasakan dan mengomunikasikan kembali sistem kalender Bali agar dipahami secara luas oleh masyarakat.
“Ini sebenarnya bagaimana membahasakan saja. Mengintensifkan dan memperkenalkan kembali bahwa kita berbasis sistem itu. Jangan mau mengubah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Kalender Bali tidak perlu menggantikan kalender Masehi, melainkan berjalan berdampingan. Pendekatan tersebut, menurutnya, sama seperti upaya pelestarian aksara Bali yang tidak menggantikan alfabet Latin, tetapi dipopulerkan kembali sebagai identitas budaya. “Tidak digantikan, tapi dipopulerkan kembali. Seperti aksara Bali. Bukan mengganti, tapi memperkuat,” katanya.
Sugi Lanus menilai dinamika polemik ini justru membawa dampak positif karena mendorong masyarakat untuk kembali belajar tentang “tekstur” budaya Bali. Namun demikian, ia mengingatkan agar pembahasan tersebut tidak lepas dari konteks sosial dan fungsionalnya. “Saya melihat ini momentum Bali. Momentum Bali menunjuk pada tekstur, tetapi jangan lupakan konteksnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster juga menegaskan bahwa wacana penggunaan Kalender Bali tidak perlu dipertentangkan dengan kalender nasional. Menurut Koster, keduanya memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda.
“Kalender Bali itu untuk kepentingan lokal Bali, adat dan budaya. Untuk kepentingan umum dan administrasi nasional tetap menggunakan kalender Masehi. Dua-duanya kita pakai, tidak ada yang perlu dipertentangkan,” tegas Koster belum lama ini,
Dengan demikian, wacana kalender Bali diharapkan menjadi ruang edukasi budaya yang memperkuat jati diri Bali, tanpa menimbulkan dikotomi atau konflik dengan sistem nasional yang sudah berjalan. (Ketut Winata/balipost)
