DENPASAR, BALIPOST.com – Tingginya biaya hidup masyarakat di Kota Denpasar, diduga didominasi oleh pengeluaran non makanan. Seperti perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang konsisten meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Ekonomi, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Sudarsana, M.M saat diwawancarai, Senin (5/1). Dia mengatakan, biaya hidup per kapita sebesar Rp21.185.000 per tahun menunjukan tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Denpasar. Terutama sektor non-makanan yang terus meningkat seiring tekanan inflasi perkotaan dan meningkatnya permintaan lahan serta hunian.
“Data BPS menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita Denpasar merupakan yang tertinggi di Bali dan berada di atas rata-rata nasional. Kenaikan harga sewa rumah, biaya listrik dan air, transportasi harian, serta kebutuhan pendukung gaya hidup perkotaan menjadi faktor utama pembentuk biaya hidup yang tinggi tersebut,” katanya.
Dalam konteks tahunan, ungkap Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), pengeluaran Rp21 juta per kapita per tahun setara dengan kebutuhan sekitar Rp1,75 juta hingga Rp1,8 juta per bulan per orang. Pengeluaran ini menurutnya jauh lebih besar bila dihitung pada level rumah tangga, khususnya rumah tangga dengan lebih dari 3 anggota keluarga.
Di sisi lain, indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kota Denpasar tergolong tinggi, bahkan telah melampaui Rp80 juta per tahun. Namun, PDRB per kapita merupakan ukuran output ekonomi rata-rata dan tidak identik dengan pendapatan riil yang diterima masyarakat.
Distribusi pendapatan di Denpasar masih menunjukkan ketimpangan, di mana kelompok usaha, profesional, dan pemilik modal memperoleh pendapatan jauh lebih besar dibandingkan pekerja sektor informal, buruh jasa, dan pekerja pariwisata berupah rendah.
Jika ditinjau dari sisi pendapatan riil, Upah Minimum Kota Denpasar dan pendapatan rata-rata pekerja formal masih berada pada level yang relatif terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak. Berbagai kajian menunjukkan bahwa standar kebutuhan hidup layak di Bali telah melampaui Rp5 juta per bulan, sementara sebagian besar pekerja masih menerima upah di bawah angka tersebut.
“Kondisi ini menandakan adanya gap struktural antara biaya hidup dan kemampuan pendapatan masyarakat, khususnya bagi pekerja muda, keluarga baru, dan pekerja informal,” katanya.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara tingginya biaya hidup dan pendapatan riil ini berdampak langsung pada pola konsumsi dan strategi bertahan hidup masyarakat Denpasar.
Banyak rumah tangga mengurangi tabungan, menunda konsumsi jangka panjang, atau mencari pekerjaan tambahan untuk menutup kebutuhan dasar. Fenomena multi-job, usaha sampingan, dan ketergantungan pada sektor informal menjadi respons rasional atas tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
“Dengan demikian, meskipun Denpasar mencatat capaian ekonomi yang tinggi secara makro, tingginya biaya hidup belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan masyarakat secara merata. Kondisi itu menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan ekonomi Denpasar ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan keselarasan antara biaya hidup, tingkat upah, dan daya beli masyarakat, agar kota ini tetap layak huni dan berkeadilan secara sosial-ekonomi,” imbuhnya. (Widiastuti/balipost)
